KPU Manokwari Ingatkan Parpol Segera Sampaikan LADK

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari menggelar Rapat Koordinasi Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi parpol peserta pemilu tahun 2024 pada Kamis (4/1/2024) di salah satu hotel di Manokwari.

Komisoner KPU Manokwari Sidarman mengatakan 7 Januari mendatang merupakan batas akhir penyampaian LADK oleh partai peserta pemilu.” Menjelang tanggal 7 Januari sebagai batas akhir penyampaian LADK, kita menggelar Rakor agar bisa mengetahui sejauh mana penyusunan LADK dari partai-partai. Jika ada kendala yang dihadapi juga dapat dikonsultasikan. Setelah tanggal 7 Januari, parpol diberikan waktu 5 hari untuk melakukan perbaikan LADK itu,”ujarnya.

Baca juga:  KPU Manokwari Hapus Puluhan Pemilih dari DPT Pemilu 2024

Dikatakannya, dalam LADK tersebut berisi anggaran yang diterima oleh partai politik maupun penggunaan dananya.”Memang dari penyampaian dari parpol-parpol ada beberapa kesulitan dalam pembuatan LADK tersebut. Misalnya penginputan data-data ke aplikasi, dan juga hal-hal teknis lainnya. Memang semua data itu di input ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA),”tambahnya.

Baca juga:  KPU Manokwari Tetapkan 530 Caleg Memenuhi Syarat

Ketentuan keuangan kampanye bisa bersumber dari milik perseorangan atau calon, dari saldo rekening partai maupun sumbangan dalam bentuk uang, barang dan jasa. Batas akumulasi dana kampanye yang bersumber dari perseorangan sebesar Rp 2,5 miliar. Sementara batas penerimaan dana kampanye dari badan atau organisasi sebesar Rp 25 miliar.

KPU terus mengingatkan pentingnya parpol menyampaikan LADK karena jika tidak menyampaikan hingga batas akhir maka sanksi pembatalan partai sebagai peserta pemilu akan diberikan.

Baca juga:  Belanja Baru 45%, Sekda Papua Barat Desak Percepatan Realisasi APBD 2025

“Parpol yang tidak menyampaikan LADK maka akan diumumkan pada hari pemungutan suara bahwa parpol tersebut dibatalkan sebagai peserta pemilu. Kita sudah membuka help desk sehingga jika ada hambatab atau kesulitan parpol dapat berkonsultasi dengan KPU,”jelas Sidarman.

LADK yang disampaikan oleh parpol nantinya akan diperiksa kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Papua Barat.(LP3/Red)

Latest articles

Wabup Bintuni Buka Rakor MKKS SMA-SMK se-Papua Barat, Bahas Mutu Pendidikan

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se-Papua...

More like this

Wabup Bintuni Buka Rakor MKKS SMA-SMK se-Papua Barat, Bahas Mutu Pendidikan

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara membuka Rapat Koordinasi...

Suriyati: DPRK Akan Uji Kesesuaian Program dalam LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Wakil Ketua DPRK Manokwari Suriyati mengatakan pihaknya dalam beberapa waktu kedepan...

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan...