Kasus Stunting Papua Barat Masih di Angka 24%, Fonataba: Butuh Intervensi Lagi

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat menunjukkan tren penurunan. Hanya saja untuk sampai pada target nasional 14% masih dibutuhkan intervensi lebih lanjut.

“Dulu di awal masih bergabung dengan Papua Barat Daya angka stunting di atas 30%. Setelah berpisah dengan PBD dan kita terus lakukan intervensi bersyukur angkanya turun walaupun sekitar 5,2%. Saat ini berada di angka 24,86%,” jelas Fotanaba Senin (26/8/2024).

Baca juga:  Lepas Ekspor Kakao Ransiki ke Eropa, Pj Sekda PB: Kita Punya Daya Saing

Menurut Fonataba, untuk sampai pada angka 14%, harus ada kolaborasi dengan semua elemen. Yacob juga mengimbau OPD yang menjadi leading sektor agar membantu satgas kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Mengingat stunting ini dia beririsan dengan kemiskinan ekstrem maka satgas yang telah dibentuk ini harus bekerja cepat,” katanya

Yacob juga menuturkan terkait kemiskinan ekstrem yang awalnya pada angka 9 sekarang menurun di angka 6. Ia berharap, ada intervensi lebih konkret agar angka ini juga bisa ditekan.

Baca juga:  REI Papua Barat Optimistis Program Rumah Subsidi Disambut Baik Masyarakat

“Prestasi yang sudah dicapai ini diharapkan akan tetap kontinyu untuk terus lakukan intervensi yang tepat sesuai data,” jelas Fonataba.

Kasus Stunting Papua Barat Masih di Angka 24%, Yacob: Butuh Intervensi LagiDirinya menghimbau untuk pendataan dilakukan dengan tepat sasaran sehingga intervensi yang diberikan benar-benar berdampak pada penurunan kasus stunting. Dari data juga bisa diketahui jumlah sasaran yang telah dilakukan intervensi baik stunting maupun kemiskinan ekstrem.

Baca juga:  Gerakan Peduli Stunting, SKK Migas-GOKPL Ajak Masyarakat Bintuni Olah Makanan Sehat

“Terkait data dilihat dari keadaan geografis kita yang berbukit-bukit dan berlembah jadi untuk data yang dilakukan oleh kemenkes dan dinkes jumlah baru sekitar 50%, jadi datanya fluktuatif,” tutup Fonataba.  (LP14/red)

Latest articles

Pansus DPRP Papua Barat Ultimatum OPD Mangkir Rapat LKPJ 2025

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pansus DPRP Papua Barat mengultimatum OPD yang mangkir dari rapat pembahasan LKPJ Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Pansus memastikan ketidakhadiran...

More like this

Pansus DPRP Papua Barat Ultimatum OPD Mangkir Rapat LKPJ 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pansus DPRP Papua Barat mengultimatum OPD yang mangkir dari rapat pembahasan...

Pemprov Papua Barat Target Raih Opini WTP, Komitmen Selesaikan Temuan BPK

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian...

Aksi Damai di Manokwari Desak Menag Lantik Barnabas Jadi Kakanwil Kemenag

MANOKWARI, LinkPapua.id – Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Suku Besar Arfak menggelar unjuk rasa untuk...