24.3 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
24.3 C
Manokwari
More

    Baru 26 ASN Pakai TTE, Pemkab Teluk Bintuni Sosialisasi Percepat SPBE

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Hingga kini baru 26 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni yang aktif menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) meski telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak 2023.

    Untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemkab Teluk Bintuni melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) menggelar Sosialisasi Penggunaan TTE di Gedung Sasana Karya SP3, Distrik Menimeri, Selasa (17/6/2025).

    Baca juga:  Pemkab Bintuni Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029, Bupati Ajak Semua Pihak Bersinergi

    Dalam laporan ketua panitia yang disampaikan Kepala Bidang Telekomunikasi, Dalyanto, dijelaskan bahwa TTE atau sertifikat elektronik merupakan bukti keabsahan dokumen digital yang sangat penting untuk administrasi pemerintahan, transaksi keuangan, serta komunikasi dan bisnis daring.

    “Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pejabat mengenai fungsi dan manfaat sertifikat elektronik serta cara penggunaannya dalam mendukung layanan pemerintahan yang aman dan efisien,” ujarnya.

    Baca juga:  Ormas-LSM di Bintuni Tak Beri Laporan Penerimaan Hibah Bisa Dijerat Hukum

    Dalam sambutannya, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengajak seluruh ASN menyongsong era digital dengan kesiapan dan semangat perubahan. Dia menyebut SPBE bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan, efektif, dan akuntabel.

    “Tanda tangan elektronik adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang modern. Saya sendiri sudah menggunakannya dan saya harap seluruh pejabat juga segera mengikuti. Ini juga menjadi indikator penilaian indeks e-government kita,” katanya.

    Baca juga:  Nataniel Mandacan Ungkap Perjalanan Panjang 33 Tahun di Birokrasi

    Dia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan informasi dalam penerapan e-government. Sertifikat elektronik menjadi solusi strategis untuk memastikan keaslian dan integritas data dalam transaksi digital.

    Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan BSSN Abdu Aziz Ar Rasyid, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan IB Putu Suratna, perwakilan BPSDM Papua Barat Elia Ramandey, serta para kepala dinas dan tamu undangan lainnya. (LP5/red)

    Latest articles

    DPRK Sentil RPJMD Teluk Wondama, Desak Atasi Ketimpangan Pendidikan-Pembangunan

    0
    TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyoroti masih tingginya ketimpangan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi antarwilayah. DPRK mendesak agar RPJMD...

    More like this

    DPRK Sentil RPJMD Teluk Wondama, Desak Atasi Ketimpangan Pendidikan-Pembangunan

    TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyoroti masih tingginya ketimpangan layanan...

    Sambut Program Kemenkeu, DPR Papua Barat Pastikan Bank Tak Persulit UMKM Lokal

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat akan memanggil pimpinan perbankan untuk membahas akses modal...

    Polres Fakfak Kerahkan Personel Amankan MTQ XI

    FAKFAK, Linkpapua.id – Kepolisian Resor Fakfak menurunkan sebanyak 52 personel dalam rangka pengamanan Musabaqah...