26.4 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
26.4 C
Manokwari
More

    Lelang Jabatan Eselon II Papua Barat Tunggu Persetujuan Kemendagri

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Proses lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat hingga kini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tahapan saat ini baru sampai pada proses pelengkapan administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Ketua panitia lelang jabatan sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengatakan masih ada sejumlah kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan. Estimasi waktu penyelesaiannya sekitar satu pekan.

    Baca juga:  Banyak 'PR' Menanti, Theresia Rumaropen Minta Penetapan Pj Gubernur PB tak Ditunda

    “Setelah proses administrasi selesai, maka akan dilakukan rapat lagi untuk menentukan jadwal dan koordinasi ke pusat saat ini sedang berjalan,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).

    Meski proses masih berjalan, Ali Baham belum membeberkan jumlah perangkat daerah yang akan dilelang. Namun, dia menyebut ada tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

    Baca juga:  Aksi Demo Berujung Laporan Polisi, Aliansi Honorer Papua Barat dan Karo Umum Capai Titik Temu

    “Kami juga masih meminta persetujuan dari BKN dan Mendagri. Setelah itu baru bisa diatur waktunya. Jika dari Jakarta sudah ada keputusan, maka hanya tinggal kerja tim di sini. Namun, jika dari Jakarta belum turun, maka kami belum bisa prediksi waktunya,” katanya.

    Baca juga:  BMKG Cabut Peringatan Tsunami di Manokwari, Aparat Tetap Siaga

    Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan perangkat daerah, Gubernur Dominggus telah melantik 12 pejabat pelaksana tugas (Plt). Hal ini dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan sambil menunggu proses lelang jabatan rampung. (LP14/red)

    Latest articles

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit Rp140,81 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja naik sementara pendapatan...

    More like this

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit...

    Kalemdikpol Polri Komjen Pol Chryshnanda: Jadilah Polisi yang Bermanfaat dan Rendah Hati bagi Rakyat

    JAKARTA, Linkpapua.id-Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol Polri) Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menegaskan...

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...