MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyoroti berbagai persoalan infrastruktur di daerahnya, terutama soal kerusakan jembatan dan krisis kelistrikan, saat menghadiri Musrenbang RPJMD Papua Barat di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Kamis (26/6/2025).
Dalam forum tersebut, Joko didampingi Asisten II Sekda Teluk Bintuni, I.B. Putu Suratna. Keduanya menyampaikan langsung sejumlah usulan penting kepada pemerintah provinsi demi percepatan pembangunan di Teluk Bintuni.
Salah satu sorotan utama yakni dua jembatan di perempatan Teluk Bintuni yang merupakan kewenangan Pemprov Papua Barat. Putu menyebut, kondisi jembatan yang rusak berat telah lama mengganggu mobilitas warga dan aktivitas logistik.
“Untuk pembangunan jembatan ini kami Pemkab Teluk Bintuni berharap pemerintah provinsi dapat berupaya untuk memperbaiki jembatan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Teluk Bintuni juga menghadapi persoalan keterbatasan pelabuhan. Saat ini, pelabuhan yang ada hanya bisa menampung kapal maksimal 500 ED. Akibatnya, kapal penumpang dan barang harus bergantian bersandar, memicu lamanya proses bongkar muat dan menambah biaya distribusi.
“Memerlukan waktu bongkar muat yang cukup lama sehingga kapal mengalami demurrage yang dibebankan kepada harga barang yang mengakibatkan infasi cukup tinggi. Ada rencana mau bangun pelabuhan Muturi bekas pelabuhan Belanda hanya saja akses keluarnya berasa pada wilayah cagar alam,” paparnya.
Dia menyebut, lahan yang dibutuhkan hanya sekitar 42 hektare dan berharap ada kebijakan dari Pemprov Papua Barat untuk penyesuaian tata ruang.
Di sektor energi, Pemkab Teluk Bintuni juga menyinggung pemanfaatan gas dari BP Tangguh yang sudah disiapkan sejak 2014 sebesar 20 juta kaki kubik per hari, tetapi belum juga dimanfaatkan untuk kelistrikan.
“Gas itu belum bisa digunakan dalam rangka untuk menunjang kelistrikan di kabupaten Teluk Bintuni,” ungkapnya.
Saat ini, sebanyak 38 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) masih dikelola langsung oleh Pemda, sementara jaringan PLN baru menjangkau tiga distrik: Bintuni, Babo, dan Manimeri.
“Selama belum ada kelistrikan dari PLTMG, pemda cukup kewalahan mengelola kelistrikan di Bintuni,” ucapnya. (LP14/red)
