TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, bakal menerapkan sistem absensi elektronik berbasis pengenalan wajah atau face recognition bagi ASN. Langkah ini diambil untuk meningkatkan disiplin dan jadi acuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Proyek perubahan ini dirancang Asisten Administrasi Umum Setda Teluk Bintuni Yohanis R Manobi. Inovasi tersebut diberi nama Prestasi Bintuni dan menjadi bagian dari rencana aksi Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (KPA) Angkatan I/2025 Papua Barat.

“Ini adalah rencana aksi perubahan untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam hal peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai,” ujar
Yohanis, Jumat (4/7/2025).

Sistem ini akan menggunakan teknologi face recognition berbasis aplikasi jaringan untuk mendeteksi kehadiran pegawai. Manobi sudah memaparkan rancangan itu di hadapan Plt Sekda Teluk Bintuni Frans Nikolas Awak, Asisten II I Putu Suratna, serta sejumlah kepala OPD dan kabag.

“Dengan absensi model pengenalan wajah, potensi untuk manipulasi data bisa dihindari. Berbeda dengan model sidik jari yang bisa diregistrasi dengan nama orang lain,” katanya.

Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mendukung penuh proyek perubahan ini. Menurutnya, inovasi bisa lahir dari ide sederhana jika dijalankan dengan komitmen dan kerja keras.

“Kehadiran absensi eletronik dan sistem TPP ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN agar semakin tertib, disiplin, dan transparan,” ucapnya.

Bupati berharap langkah ini bisa menginspirasi seluruh ASN untuk ikut mendorong perubahan. Dia ingin proyek ini terus berlanjut demi mewujudkan Teluk Bintuni yang Sehat, Enerjik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif.

Asisten II Setda Teluk Bintuni Putu Suratna juga mendukung penuh langkah Manobi. Dia menilai sistem ini akan menekan pelanggaran kedisiplinan pegawai yang masih tinggi.

Menurutnya, selama ini banyak pegawai terlambat datang atau bahkan tak pernah ke kantor, tetapi tetap menerima gaji dan tunjangan. Putu berharap sistem baru ini bisa jadi pemicu perubahan budaya kerja ASN.

“Saya sangat setuju dengan rencana aksi ini karena yang kita rasakan saat ini tingkat disiplin pegawai sangat rendah dalam hal kehadiran,” ungkapnya.

Plt Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni Rifaldi Kwando meminta agar sosialisasi dilakukan secara masif. Dia khawatir terjadi gejolak jika proyek diterapkan mendadak tanpa pemahaman menyeluruh.

“Sosialisasinya harus intens dan masif agar tidak menimbulkan gejolak ketika rencana aksi ini diberlakukan,” terangnya. (LP5/red)