MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Gerindra DPR Papua Barat menyetujui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski begitu, Gerindra menegaskan banyak hal di dalam dokumen RPJMD yang perlu dibenahi.
Hal ini disampaikan Iskandar Tassa selaku juru bicara Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (4/8/2025). Dia menyebut dokumen RPJMD bukan sekadar berisi visi, misi, dan program prioritas, tapi juga menjadi harapan seluruh masyarakat Papua Barat lima tahun ke depan.
Selain itu, RPJMD dianggap sebagai jawaban konkret atas janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, saat masa kampanye lalu. Oleh karena itu, kata Iskandar, isinya harus akurat dan realistis.
Gerindra menyoroti kekeliruan data sektoral pada Bab II dalam dokumen tersebut. Salah satunya terkait data kampung di Kabupaten Fakfak yang dinilai tidak valid.
Iskandar menyebut dalam dokumen, jumlah kampung tercatat 149, padahal yang benar adalah 142. Dia menilai perlu ada pembaruan dan verifikasi ulang data kampung.
Fraksi Gerindra juga menyoroti masih adanya data sentral yang kosong di beberapa kabupaten. Termasuk indikator kinerja kunci yang belum tersaji secara lengkap dan akurat.
“Dapat dilakukan penyempurnaan pada proyeksi anggaran tahun 2026 sampai dengan tahun 2029. Yang disajikan mengalami tren penurunan mulai dari 2026 sampai 2039. Hal itu dinilai tidak relevan jika dibandingkan dengan tahun 2024,” ujarnya.
Gerindra juga menilai kebijakan terhadap orang asli Papua (OAP) di dalam RPJMD masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, kata Iskandar, hal ini seharusnya menjadi prioritas utama.
Dia menyinggung sektor kehutanan yang seharusnya bisa menjadi penguat PAD. Namun dalam dokumen RPJMD, tidak ada proyeksi atau asumsi angka yang jelas hingga 2029.
Fraksi juga menyoroti belum tersajinya data kawasan strategis provinsi secara detail. Ketiadaan angka dan keterangan dianggap bisa menghambat arah kebijakan dan perencanaan jangka panjang.
Gerindra menyatakan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan Papua Barat. Mereka ingin semua program dan anggaran berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Iskandar menambahkan, fraksinya menyoroti nilai program kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih sangat variatif. Menurutnya, beberapa program penting justru kurang mendapat perhatian maksimal.
“Seharusnya ada perhitungan yang tepat agar program yang nantinya dilaksanakan tidak terkesan formalitas, maka pada bagian ini mohon ada perbaikan. Dengan koreksi dan masukan dari fraksi kami, akhirnya Fraksi Gerindra menyetujui dan menyepakati dokumen RPJMD agar dijadikan peraturan daerah,” katanya. (LP14/red)
