Rapat APBD Papua Barat Diskors Tengah Malam, DPR Tunda ke Pekan Depan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Papua Barat diskors tengah malam. Fraksi Golkar belum menyampaikan pandangan umum sehingga agenda ditunda ke pekan depan.

Rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang III digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Sabtu (6/9/2025) malam. Agenda meliputi pandangan umum fraksi, jawaban gubernur, hingga penetapan Ranperda APBD 2024.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon. Hadir pula Ketua DPR Orgenes Wonggor, Wakil Ketua II Syamsuddin Seknun, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Sekda Ali Baham Temongmere, pimpinan OPD, dan jajaran Forkopimda.

Baca juga:  Tekan Inflasi, Pemprov Papua Barat Gelar Gerakan Pangan Murah  

Sejumlah fraksi sudah menyampaikan pandangan umum, mulai PDIP, NasDem, Amanat Sejahtera, hingga Bangkit Gerindra. Namun, Fraksi Golkar tidak menyampaikan pandangan sehingga paripurna tidak bisa dilanjutkan.

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan rapat diskors hingga Golkar memberikan tanggapan. Dia menyebut penundaan juga dilakukan karena sidang sudah melewati pukul 00.00 WIT.

“Kita sudah dengar bersama jawaban fraksi bahwa rapat paripurna di skorsing. Selain itu, ini sudah pukul 00.00 WIT dan akan memasuki hari Minggu yang mana DPR tidak diperbolehkan membuat agenda di hari libur,” ujar Wonggor kepada wartawan usai sidang.

Baca juga:  Pemekaran Provinsi Kuriwamesa Masuk Usulan Pansus RUU Otsus DPR Papua Barat

Wonggor menjelaskan rapat paripurna akan digelar lagi pada Jumat atau Sabtu mendatang. Pasalnya, Senin sampai Kamis, DPR Papua Barat dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi demo kepada pemerintah pusat.

“Besok kami akan ke Jakarta hingga hari Kamis sehingga rapat paripurna dapat kembali digelar di antara hari Jumat atau Sabtu,” tuturnya.

Baca juga:  Tren Ekonomi Papua Barat Membaik, RAPBD 2022 Dipatok Rp6,3 Triliun

Dia berharap Golkar segera memberikan pandangan umum atas pertanggungjawaban APBD 2024. Menurutnya, semua fraksi harus menyampaikan pandangan agar catatan evaluasi untuk pemerintah daerah lebih komprehensif.

“Setelah semua fraksi memberikan pandangan umum dan tadi wakil gubernur telah memberikan jawaban, akan ada pandangan akhir fraksi dan penetapan Ranperda APBD 2024,” ucap Wonggor. (LP14/red)

Latest articles

Muskab KONI Pegaf Diminta Bebas dari Intervensi

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pegunungan Arfak, perwakilan kelompok yang mengatasnamakan pengurus 12 cabang olahraga, Agus...

More like this

Muskab KONI Pegaf Diminta Bebas dari Intervensi

MANOKWARI, Linkpapua.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pegunungan...

Suriyati: DPRK Akan Uji Kesesuaian Program dalam LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Wakil Ketua DPRK Manokwari Suriyati mengatakan pihaknya dalam beberapa waktu kedepan...

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan...