MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyinggung keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2026 yang baru disahkan pada pengujung tahun 2025. Dia menyebut hal itu sebagai rekor keterlambatan terburuk sepanjang karier birokrasinya.
“Pengalaman saya dari ASN, camat, Bupati Manokwari, Pj Bupati Pegunungan Arfak, sampai Gubernur Papua Barat periode pertama dan sekarang periode kedua, APBD 2026 ini yang paling lambat karena baru ditetapkan pada malam 30 Desember 2025,” ujar Dominggus saat memimpin apel perdana lingkup Pemprov Papua Barat di Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).
Dominggus menegaskan manajemen anggaran yang lamban ini merupakan pengalaman buruk yang mencoreng disiplin perencanaan pemerintah daerah. Dia tidak ingin melihat pola kerja serupa terulang kembali karena akan menghambat pelayanan publik bagi masyarakat.
“Ini menjadi pengalaman yang buruk dan tidak boleh terulang. Tahun 2026, paling lambat November, APBD 2027 sudah harus ditetapkan,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan ini dipicu oleh penyerahan dokumen KUA-PPAS yang baru dilakukan pada pekan kedua Desember 2025, jauh melampaui jadwal ideal. Akibatnya, sinkronisasi anggaran strategis seperti Dana Otsus hingga Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ikut terdampak secara sistemik.
“Semua terlambat. Bahkan baru tanggal 4 Januari jam 12 siang seluruh dokumen selesai. Puji Tuhan, tanggal 8 Januari nanti baru akan dibahas di Kementerian Dalam Negeri,” bebernya.
Dominggus bahkan membandingkan kinerja jajarannya dengan provinsi baru hasil pemekaran yang justru lebih cepat menyelesaikan administrasi anggaran. Dia menilai masalah utama bukan pada regulasi, melainkan pada ego sektoral di internal organisasi perangkat daerah (OPD).
“Selama ini kita bekerja sendiri-sendiri. Ke depan saya minta semua OPD bekerja bersama, kerja cepat, dan kerja tepat,” ketusnya.
Untuk mengejar ketertinggalan, Dominggus menginstruksikan seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah harus diserahkan kepada pimpinan OPD paling lambat pekan depan. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan perencanaan agar pembangunan di Papua Barat dapat berjalan efektif. (LP14/red)
