Pemerintah Alokasikan Rp335 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis di 2026, Prabowo Target Zero Defect

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program ini berjalan sempurna tanpa kesalahan atau zero defect di seluruh Indonesia.

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).

Baca juga:  Pemkab Teluk Bintuni Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Prioritaskan Bahan Lokal

Prasetyo menjelaskan alokasi anggaran tersebut telah diputuskan usai retret kabinet di Padepokan Garuda Yaksa. Dia menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyukseskan program ini di tahun mendatang.

“Beliau (Prabowo) menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan. Karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember (2025) masih ada kurang lebih 15 kejadian, yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” kata Prasetyo.

Baca juga:  Ancam Kemerdekaan Pers, SMSI Akan Gugat KUHP

Pesan tegas itu dialamatkan langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku eksekutor di lapangan. Disiplin prosedur menjadi harga mati untuk menghindari terulangnya belasan insiden yang tercatat selama Desember 2025.

“Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99 persen berhasil. Jadi saudara tentunya kita harapkan zero defect itu yang harus kita capai,” ucap Prabowo.

Baca juga:  Atasi Inflasi, Mendagri Minta Pemda Berkolaborasi dengan Forkompimda, Satgas Pangan, dan TPID

Prabowo mengapresiasi capaian statistik program yang diklaim hampir menyentuh angka sempurna. Namun, dia menekankan target zero defect atau nol kesalahan sebagai standar kualitas yang wajib dicapai pemerintah.

“Langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi,” tutur Prabowo. (*/red)

Latest articles

OJK Ungkap 1.033 Laporan Penipuan Transaksi Keuangan di Papua Barat dan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 1.033 laporan penipuan transaksi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD). Laporan tersebut tercatat...

More like this

Menteri HAM Sebut Masyarakat Papua Boleh Minta Apa Saja, asalkan Bukan Merdeka

NABIRE, LinkPapua.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan masyarakat Papua boleh...

Mendagri Tito Minta Gubernur se-Indonesia Bantu Korban Gempa M 7,7 NTT

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di Indonesia...

Pemerintah Alokasikan Rp820,9 T untuk Pendidikan di RAPBN 2027, MBG Rp240 T

JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan...