Baru 3 Pemda Terima Dana Otsus, DJPb Ungkap Masalah Administrasi Jadi Kendala

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan baru tiga pemerintah daerah (pemda) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang mencairkan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap I 2026. Kendala administrasi dan lambatnya pengesahan anggaran di tingkat daerah menjadi pemicu utama tersendatnya penyaluran dana afirmasi tersebut.

“Hingga saat ini baru tiga pemda yang memenuhi syarat penyaluran dana Otsus. Pemda lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, di Manokwari, Rabu (25/2/2026).

Baca juga:  Nataniel Minta Data OAP Diselesaikan: Agar Dana Otsus Tepat Sasaran

Total dana yang sudah dikucurkan mencapai Rp138,44 miliar untuk Pemkab Manokwari Selatan, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemkot Sorong. Sementara itu, belasan pemda lainnya masih bergelut dengan penyusunan KUA-PPAS hingga pembahasan anggaran di tingkat DPR daerah.

Baca juga:  Gandeng REI, Pemkab Manokwari Bedah Rumah di Kampung Bakaro

“Percepatan penyaluran dana Otsus sangat bergantung pada penetapan APBD, kelengkapan administrasi, serta konsistensi data perencanaan dan penganggaran di masing-masing pemda,” tegasnya.

Abdul Kobir menyebut persoalan paling umum adalah belum rampungnya laporan tahunan pelaksanaan transfer ke daerah (TKD) tahun sebelumnya. Hal ini ditambah dengan belum selesainya validasi integrasi rancangan APBD yang menjadi syarat mutlak pencairan sesuai aturan kementerian.

“Masyarakat akan kehilangan kesempatan menikmati manfaat dana Otsus tepat waktu apabila pemda terlambat memenuhi persyaratan. Kami siap menyalurkan, tetapi jika administrasi belum lengkap, tentu daerah yang dirugikan,” ucapnya.

Baca juga:  Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua: Dana Otsus Jangan Buat Jalan-Jalan

DJPb memberikan tenggat waktu hingga April 2026 bagi seluruh pemda untuk segera merampungkan persyaratan administrasi tahap pertama. Keterlambatan dokumen dipastikan akan mempersempit ruang manfaat bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). (LP14/red)

 

Latest articles

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam mutasi jabatan di tubuh Polri. Salah satu posisi...

Gempa M 4,8 Guncang Sentani Papua

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda, Termasuk Papua Barat

JAKARTA, LinkPapua.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi enam kepala kepolisian daerah...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...