TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, mulai menyusun program pembangunan tahun anggaran 2027 dengan membahas isu stunting hingga kemiskinan. Pembahasan itu digelar dalam forum perangkat daerah yang dibuka Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara.
Joko membuka rapat forum perangkat daerah di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, Rabu (1/4/2026). Forum ini dihadiri para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program kerja yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Joko mengungkapkan Teluk Bintuni masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Dia menyebut masalah yang masih dihadapi mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran, keterisolasian wilayah, hingga rendahnya daya beli masyarakat.
Pemkab Teluk Bintuni kemudian menetapkan Visi SERASI 2025-2030 untuk menjawab tantangan tersebut. Visi itu yakni ‘Mewujudkan masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal menuju Teluk Bintuni Smart dan Inovatif’.
Visi SERASI dijabarkan melalui enam misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah. Enam misi itu meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan nilai keagamaan dan adat, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan infrastruktur, serta pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Joko menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah juga disusun selaras dengan program nasional astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan hal ini penting agar program pemerintah daerah dan pusat berjalan sinergis.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja. Selain itu juga mencakup penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur yang merata, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Joko menilai forum ini menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dia berharap forum ini dapat menyelaraskan program antar perangkat daerah serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Joko juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program. Dia meminta penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien agar program tepat sasaran.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk melahirkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan tepat sasaran. Mari kita tinggalkan ego sektoral, perkuat kolaborasi, dan pastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (LP5/red)
