MANOKWARI, LinkPapua.id – DPD KNPI Papua Barat melayangkan kritik terhadap akademisi Ubedillah yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan sikap akademis yang objektif.
“Pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap akademis yang objektif, konstruktif, dan berbasis data,” ujar Ketua KNPI Papua Barat Samy Djunire Saiba di Manokwari, Rabu (15/4/2026).
Samy menegaskan pasangan Prabowo-Gibran merupakan hasil pilihan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang sah. Segala upaya delegitimasi terhadap kepemimpinan nasional dianggap berpotensi mencederai persatuan bangsa.
KNPI Papua Barat juga mengingatkan agar ruang publik tidak digunakan untuk membangun opini yang menghakimi tanpa dasar jelas. Narasi yang tidak proporsional dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi di tengah upaya pembangunan nasional.
“Kami percaya pembangunan membutuhkan stabilitas, kolaborasi, dan kepercayaan publik, bukan serangan prematur yang melemahkan,” katanya.
Sammy menyatakan pihaknya tetap mendukung arah kebijakan nasional, terutama dalam implementasi visi astacita di daerah. Menurutnya, kritik dalam sistem demokrasi tetap diperlukan selama disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta.
Ruang evaluasi terhadap kebijakan pemerintah disebutnya telah tersedia secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, integritas keilmuan akademisi harus tetap dikedepankan demi memberikan kontribusi positif.
“Papua Barat berdiri bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan Indonesia ke depan,” tegasnya.
Sammy berharap seluruh pihak dapat menjaga stabilitas keamanan dan politik agar pembangunan dapat berjalan lancar. Hal ini demi memastikan setiap agenda pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (LP14/red)
