TELUK BINTUNI, Linkpapua.id-Gerak cepat tanggap Pemerintah Teluk Bintuni dalam rangka mengantisipasi dampak terhadap kenaikan beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., langsung melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Teluk Bintuni yang berlangsung pada Selasa, (21/4/2026), bertempat di Aula II Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP3 Manimeri, Teluk Bintuni.
Hadir dalam kegiatan, Bupati Yohanis Manibuy,S.E.,M.H, didampingi Plt. Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Ida Bagus Putu Suratna,MM, Ketua DPRD Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando,S.STP, MAP, dan diikuti oleh Para Asisten Daerah dan kepala OPD terkait.
Hal ini dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan antisipasi dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina yang berlaku 20 April 2026. Juga mencermati perkembangan situasi ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini yang berdampak pada kenaikan bebrapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM), dan mengantisipasi terjadinya lonjakan kenaikan harga barang (inflasi) dari dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang dijual di SPBU. Kenaikan harga terjadi pada beberapa produk BBM non subsidi, terutama pada jenis diesel dan bensin beroktan tinggi.
Diantaranya adalah Pertamax Turbo (RON 98) yang telah ditetapkan menjadi Rp.19.400 per liter atau naik dari yang sebelumnya Rp13.100 per liter. Sementara itu Dexlite mengalami kenaikan menjadi Rp.23.600 per liter atau naik dari sebelumnya Rp.14.200 per liter.
Dalam arahannya, Bupati Yohanis Manibuy menginstruksikan jajarannya, untuk benar – benar melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu telah diputuskan.
“Untuk menekan pemicu terjadinya kenaikan pada sejumlah sektor komoditi penting bagi masyarakat, Bupati Yohanis Manibuy meminta agar jajarannya dapat terus memantau dan mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat dengan baik dan berkala,”ujar Manibuy.
Dengan melaksanakan kontrol lapangan terhadap penetapan HET BBM pada kios pengencer agar tidak terjadi disparitas yang tinggi, dan perlu pengawasan BBM bersubsidi secara terpadu.
Melalui wadah rapat koordinasi yang telah dilakukan juga, menjadi penting ada inisiatif atau langkah strategis dan kolaboratif dari seluruh pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar mampu bertindak cermat mengontrol inflasi daerah dapat dikendalikan secara optimal.
“Dinas Perindagkop agar memantau harga yang terlampaui melonjak dan melaporkan ke Bupati Teluk Bintuni secara berkelanjutan,ungkapnya.
Bupati juga mengingatkan dan meminta kepada jajaran Forkopimda serta seluruh instansi terkait lainnya, untuk membantu pemerintah daerah memantau perkembangan harga komoditas di pasar lokal. Ini penting, sebagai bagian menjaga kelancaran distribusi barang, serta mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan harga di pasar.
Sebab itu, hasil rapat koordinasi ini, oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Teluk Bintuni dapat segera menginisiasi kerjasama antar daerah dan melakukan operasi pasar murah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, perlu menyusun neraca komoditas pangan strategis serta mengeluarkan data pangan melalui integrasi sistem bekerjasama dengan para distributor di daerah.
“Saya ajak kita sama – sama untuk dapat melakukan monitoring pengawasan dilapangan secara berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan stok di gudang pelaku pasar agar tidak terjadi penimbunan,”Paparnya
Selain itu, gerakan penyesuaian harga bahan pokok perkuat sektor pangan dan melakukan aksi – aksi terkini seperti menghidupkan satgas pangan dalam hal penegakan hukum untuk pelaku pasar yang melanggar aturan, perlu dilakukan dengan serius.
“Saya minta agar semua jajaran Pemkab dan mitra swasta atau distributor juga untuk benar benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi. Agar masyarakat tetap sejahtera,”Imbaunya menambahkan.
Melalui upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah serta instansi terkait dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah Teluk Bintuni yakini dapat bertindak cepat, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan respons cepat dari seluruh pihak. Kita harus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap stabil,”Tegasnya.(LP3/Red)
