Masyarakat Adat Sampaikan Aspirasi Hak Ulayat Bandara Anggi ke Gubernur Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat Pegunungan Arfak (Pegaf) menyampaikan aspirasi terkait hak ulayat atas lahan Bandara Anggi kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Aspirasi itu disampaikan melalui rombongan yang dipimpin Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saina di Manokwari, Papua Barat.

“Pada zaman Camat Prawar, orang tua-tua kami menyerahkan lahan sekitar 10 hektare untuk pembangunan Bandara Anggi tanpa menerima imbalan apa pun. Kami ikhlas demi pembangunan, tetapi kami berharap pemerintah juga memberi perhatian kepada masyarakat adat yang telah mengorbankan tanah ulayatnya,” ujar Dominggus Saina saat ditemui wartawan di Manokwari, Kamis (9/7/2026).

Baca juga:  Kepala Disdukcapil Papua Barat Siapkan Evaluasi Kinerja 13 Pejabat Baru Dikukuhkan

Dominggus Saina mengatakan masyarakat adat tidak pernah mempersoalkan pelepasan lahan tersebut. Namun, mereka berharap pemerintah memberi perhatian terhadap kesejahteraan pemilik hak ulayat yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Dia menjelaskan lahan seluas sekitar 10 hektare diserahkan pada masa pemerintahan Camat Prawar. Penyerahan dilakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan demi mendukung pembangunan Bandara Anggi yang kini menjadi akses transportasi bagi masyarakat Pegunungan Arfak.

Baca juga:  Papua Barat Alami Silpa Rp1 Triliun Lebih pada Perubahan APBD 2022

Selain itu, Dominggus Saina mengatakan kedatangan rombongan masyarakat adat bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Papua Barat. Dia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.

Baca juga:  Reaktivasi 40.057 Peserta JKN, Pemprov Perkuat Program Papua Barat Sehat

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pemerintah akan mempelajari usulan yang disampaikan masyarakat adat. Dia menyebut penyelesaian persoalan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat akan kami pelajari. Pemerintah tentu menghargai pengorbanan masyarakat yang telah mendukung pembangunan, dan setiap penyelesaian akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” kata Dominggus Mandacan. (LP14/red)

Latest articles

‎BPJS Kesehatan: Rp5,1 Triliun Dana Bantuan JKN Terpakai Bayar Klaim

0
JAKARTA, LinkPapua.id - BPJS Kesehatan telah menggunakan Rp5,1 triliun dari dana bantuan pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk membayar klaim fasilitas kesehatan dalam program Jaminan...

More like this

‎JMSI Papua Barat Beri Mandat Pembentukan Pengurus Cabang di Teluk Bintuni

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Barat memberi mandat...

115 Pemuda Ikuti Youth Camp, Bupati Bintuni: Berani Bermimpi dan Tekun Bekerja

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy membuka Youth Camp Yayasan Phapeda...

Satgas TMMD Mansel Dampingi Petani Kampung Yamboi Perkuat Ketahanan Pangan

MANSEL, LinkPapua.id – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel),...