MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Anggota DPR Papua Barat Mughiyono mengatakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mulai diterapkan di Papua Barat dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Perangkat ini memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan yang sangat detail.

“Kita optimis SIPD ini membuat tata kelola kuangan lebih baik. Kalaupun sekarang masih belum maksimal karena ini baru diterapkan sehingga perlu penyesuaian dalam beberapa waktu ke depan. OPD juga kan melakukan pelatihan-pelatihan dulu untuk menyiapkan aparaturnya,” ungkap d
Mughiyono belum lama ini.

Anggota Komisi III tersebut mencontohkan dana hibah tidak akan menumpuk di satu OPD, tetapi tersebar di sejumlah OPD sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Kalau tersebar di banyak OPD maka tidak ada penumpukan sehingga mempermudah pelaksanaan programnya. Sehingga tidak ada lagi OPD yang merasa lebih dominan karena sudah terbagi,” jelasnya.

Diungkapkannya, SIPD juga akan membuat DPR semakin efektif. Outputnya akan meminimalisir penyalahgunaan anggaran di semua satuan kerja.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan juga memuji
SIPD telah menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, meskipun masih baru, SIPD sudah memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Terutama dalam mengukur peningkatan capaian aksi monitoring control for prevention (MCP).

Sementara itu, Ketua Tim Korsupgah yang juga adalah Kepala Inspektur Manokwari Selatan Achmad Daryus Sjukur menyampaikan bahwa capaian MCP mereka meningkat cukup baik di tahun 2020 ini. Saat produk pencegahan korupsi dari KPK ini dijalankan di tahun 2018 lalu capaian MCP Mansel hanya 2 persen. Meningkat sedikit di tahun 2019 menjadi 11 persen dan di tahun 2020 ini meningkat hingga 38 persen.

Kata Achmad, sistem ini sangat protektif. Karena dirancang agar tidak ada celah terjadinya penyimpangan. Hanya saja butuh komitmen agar sistem bisa terus berlanjut. (LPB3/red)