MANOKWARI, linkpapua.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah melakukan survei jabatan kritikal di Papua Barat. Papua Barat masuk dalam daftar 7 provinsi yang tengah dalam pantauan untuk masalah ini.
Terkait hal itu, Jumat (22/10/2021) digelar Fokus Grup Discusion (FGD) tentang penyusunan daftar jabatan kritikal ASN nasional. Diskusi mengulas pentingnya objektivitas dalam menempatkan pejabat.
FGD digelar secara virtual. Turut dalan diskusi ini Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan. Hadir pula tim peneliti mitra Kemenpan RB.
Tim penelitian Kemenpan-RB, Muh Asiz Muslim mengungkapkan, Papua Barat menjadi salah satu daerah yang disurvei jabatan kritikalnya. Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan survei.
“Kita lakukan survei di 7 provinsi termasuk di Papua Barat. Dengan begitu kita bisa melihat apa yang perlu dilakukan untuk mengisi jabatan kritikal. Jabatan kritikal sendiri terdiri dari jabatan yang kosong, jabatan yang tidak kesesuaian dengan kompetensi dan jabatan yang akan dibutuhkan ke depannya,” paparnya.
Menurut Asiz, khusus untuk jabatan yang dibutuhkan ke depannya ini harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena setiap daerah punya karakter yang berbeda.
Akademisi Universitas Indonesia itu berharap dengan FGD ini nantinya akan didapatkan list jabatan kritikal yang dibutuhkan di Papua Barat. Sehingga menjadi dasar juga bagi Kemenpan untuk menentukan formasi baru.
Sementara itu Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan mengungkapkan, birokrasi yang profesional merupakan prakondisi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan sebuah negara. Terutama di tengah persaingan global dengan masifnya digitalisasi yang semakin tidak bisa dihindari.
“Implikasi dari digitalisasi dengan teknologi informasi yang kian maju membuat beberapa jenis pekerjaan atau tugas berpotensi untuk dilaksanakan secara terotomatisasi,” katanya.
Selain itu, lanjut Nathaniel, terjadi pergeseran basis pertumbuhan ekonomi dari industri agrikultur dan manufaktur menjadi industri yang core-nya adalah produktifitas, inovasi, dan pengetahuan melalui teknologi otomatisasi. Maka timbul kebutuhan pada industri terhadap tenaga kerja berkeahlian####.
Dikatakannya, secara umum kondisi keahlian tenaga kerja Indonesia masih belum menggembirakan. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan posisi Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index.
Meskipun peringkat Indonesia naik pada dua tahun terakhir, peringkat 67 di tahun 2019 ke peringkat 65 di tahun 2020, namun skor yang diperoleh Indonesia masih di kisaran 50 ke bawah.
Telrutama global knowledge skills yang masih perlu lebih ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dalam era digital.
Selain itu, dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih mengalami stagnansi peringkat.
“Setidaknya selama 2 dasawarsa terakhir Indonesia selalu menempati peringkat antara 113-109. Lalu, bagaimana dengan kondisi sumber daya manusia birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia? Hal ini sangat penting untuk dibahas mengingat peran ASN dalam pembangunan sangatlah strategis, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutupnya. (LP3/red)
