BGN: SPPG Ditutup Sementara Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta per Hari

Published on

MAKASSAR, LinkPapua.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjamin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menerima insentif Rp6 juta per hari meski berstatus tutup sementara. Dana tersebut mengalir agar pengelola dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan administrasi selama masa vakum.

“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan di Makassar, Selasa (28/4/2026).

Dadan mencatat sekitar 1.720 SPPG berhenti beroperasi untuk sementara waktu per awal April ini. Pemerintah memberikan insentif tersebut untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional.

“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujarnya.

Pemerintah mengambil langkah penutupan sementara karena sejumlah SPPG belum melengkapi persyaratan teknis. Beberapa unit layanan belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Dadan mengaku telah memeriksa langsung ketersediaan infrastruktur pada unit yang bersangkutan. Dia memastikan pelayanan akan kembali dibuka segera setelah pengelola mendaftarkan sertifikasi kesehatan tersebut.

“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklis. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” jelas Dadan.

Dadan menilai kualitas layanan pada SPPG yang sedang tutup tersebut sebenarnya sudah masuk kategori baik. Penilaian ini mencakup aspek penyusunan menu hingga pola pelayanan kepada masyarakat.

Dia berharap proses administrasi sertifikasi ini dapat rampung dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan agar program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan normal di lokasi-lokasi tersebut.

“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” pungkasnya. (*/red)

Latest articles

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memperkenalkan potensi mangrove Papua Barat dalam forum Conference of...

More like this

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang...

Anti-Fraud JKN, BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan hingga Siapkan Sanksi

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program Jaminan...

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Jakarta, Linkpapua.id - Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan...