Bupati Teluk Bintuni Bahas Rekrutmen CPNS dan PPPK di Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2023

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Rakor yang melibatkan bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) dari seluruh Indonesia ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kasihiw pada kesempatan ini membahas mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan.

Baca juga:  Wabup Bintuni Antar Kepala Distrik Farfuwar Bertugas Usai 6 Bulan Kantor Dipalang

Ia menegaskan pentingnya ketentuan dari Kementerian PANRB, khususnya dalam melihat kebutuhan daerah, terutama dalam formasi untuk guru dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas.

Kasihiw juga mengungkapkan jumlah penerimaan umum yang masih dalam proses, yaitu 302 formasi pada 2021 dan 546 formasi lainnya. Ia berharap proses perekrutan ini dapat diselesaikan dalam tahun ini, mengingat keterkaitannya dengan anggaran.

Baca juga:  Maman Hermawan Sumbang 1 Ekor Sapi untuk Kurban

“Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan,” ujarnya yang saat rakor dibersamai Plt. Kepala BKPP Teluk Bintuni, Derek Asmuruf.

Rakor ini, kata Hermus, menjadi momen penting dalam menyelaraskan anggaran dengan rekrutmen pegawai. Selain itu, para peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia juga memberikan masukan terhadap revisi undang-undang (UU) ASN yang sedang direncanakan.

Ia berharap revisi UU nanti dapat memberikan kepastian. “Kita harus menghindari tumpang tindihnya peraturan terkait ASN, khususnya di wilayah Papua,” tutur Kasihiw.

Baca juga:  Senator Lamek Dowansiba Soroti PETI di Wasirawi yang Terus Berjalan

Selain itu, Kasihiw juga menyoroti perlunya pertemuan khusus dengan Menteri PANRB terkait kebutuhan ASN di wilayah Papua yang mengalami pemekaran provinsi.

Ia menyadari hal ini akan berdampak pada rekrutmen pegawai sehingga dibutuhkan koordinasi yang tepat untuk menghindari migrasi pegawai dari kabupaten ke provinsi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. (LP5/Red)

Latest articles

Panitia Pesparawi Nasional Pastikan Peserta Tak Keracunan Makanan: Reaksi Alergi!

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV memastikan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta di Manokwari, Papua Barat, bukan disebabkan...

More like this

Hery Wonda Terjatuh dari KM Gunung Dempo, Operasi SAR Digelar di Teluk Cenderawasih

MANOKWARI, Linkpapua.id– Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Manokwari melalui Unit Siaga SAR (USS) Teluk...

Implementasikan Perda Pendidikan Gratis, Pemkab Manokwari Larang Sekolah Negeri Pungut Biaya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan seluruh sekolah negeri di wilayahnya dilarang memungut biaya apa...

DPRK Manokwari Terima Kunjungan Komisi III DPRD Kota Manado, Bahas Infrastruktur

MANOKWARI, Linkpapua.id– DPRK Manokwari Rabu (24/6/2026)menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Manado dalam...