Bupati Teluk Bintuni Bahas Rekrutmen CPNS dan PPPK di Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2023

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Rakor yang melibatkan bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) dari seluruh Indonesia ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kasihiw pada kesempatan ini membahas mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan.

Baca juga:  APBD Teluk Bintuni 2023 Diproyeksikan Rp2,7 Triliun

Ia menegaskan pentingnya ketentuan dari Kementerian PANRB, khususnya dalam melihat kebutuhan daerah, terutama dalam formasi untuk guru dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas.

Kasihiw juga mengungkapkan jumlah penerimaan umum yang masih dalam proses, yaitu 302 formasi pada 2021 dan 546 formasi lainnya. Ia berharap proses perekrutan ini dapat diselesaikan dalam tahun ini, mengingat keterkaitannya dengan anggaran.

Baca juga:  Dermaga Babo Teluk Bintuni Segera Groundbreaking, Kontraktor Sudah Siap!

“Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan,” ujarnya yang saat rakor dibersamai Plt. Kepala BKPP Teluk Bintuni, Derek Asmuruf.

Rakor ini, kata Hermus, menjadi momen penting dalam menyelaraskan anggaran dengan rekrutmen pegawai. Selain itu, para peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia juga memberikan masukan terhadap revisi undang-undang (UU) ASN yang sedang direncanakan.

Ia berharap revisi UU nanti dapat memberikan kepastian. “Kita harus menghindari tumpang tindihnya peraturan terkait ASN, khususnya di wilayah Papua,” tutur Kasihiw.

Baca juga:  Hermus Tutup Rangkaian Peringatan HUT Manokwari dengan Ajakan Bersatu

Selain itu, Kasihiw juga menyoroti perlunya pertemuan khusus dengan Menteri PANRB terkait kebutuhan ASN di wilayah Papua yang mengalami pemekaran provinsi.

Ia menyadari hal ini akan berdampak pada rekrutmen pegawai sehingga dibutuhkan koordinasi yang tepat untuk menghindari migrasi pegawai dari kabupaten ke provinsi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. (LP5/Red)

Latest articles

OJK Goes to School, Cegah Pinjol-Investasi Ilegal di Kalangan Pelajar Tambrauw

0
TAMBRAUW, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat Daya memperkuat literasi keuangan pelajar untuk mencegah ancaman pinjaman online (pinjol) dan investasi...

More like this

OJK Goes to School, Cegah Pinjol-Investasi Ilegal di Kalangan Pelajar Tambrauw

TAMBRAUW, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat Daya memperkuat literasi...

bp Kirim Jacket Pertama Proyek Tangguh UCC Menuju Lepas Pantai Fakfak Papua Barat

KEPRI, LinkPapua.id – Perusahaan energi bp mengirimkan unit jacket pertama untuk kebutuhan instalasi lepas...

Wabup Joko Kunjungi CJH Teluk Bintuni di Asrama Haji Sudiang Makassar: Semoga Mabrur!

MAKASSAR, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara mengunjungi rombongan calon jemaah...