MANOKWARI, linkpapua.com- Kebijakan pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyisakan sengkarut. Sejumlah elemen menolak DOB karena dikhawatirkan hanya jadi alat untuk mengeruk sumber daya alam Papua.

“Menurut pandangan saya DOB itu menjadi pekerjaan rakyat Papua. Pemekaran sudah dilakukan. Dari Provinsi Papua yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat. Tapi apa yang kita capai? Masih jauh dari harapan,” ujar Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Ronald Mambiuew, Selasa (19/4/2022).

Ronald menilai, orang Papua belum menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dari semua perspektif, putra-putra Papua belum menunjukkan dominasinya.

“Dari sektor ekonomi, tenaga kerja orang luar Papua masih dominan. Serapan tenaga kerja di birokrasi pemerintahan juga begitu. Yang justru dominan menjadi honorer dan CPNS bukan OAP. Tapi orang dari suku-suku lain. Kita masih banyak yang jadi penonton,” ketus Ronald.

Menurut Ronald, ini adalah poin negatif dari DOB. Maka wajar jika DOB ini ditolak. Karena dikawatirkan ini hanya akan jadi mainan oknum yang ingin menguasai Sumber Daya Alam (SDA) Papua.

“Harapan kita sebenarnya adalah bagaimana daerah ini dimekarkan kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan dan bisa tersalurkan di daerah tersebut. Pemekaran juga diharapkan bisa menjawab semua keresahan orang asli Papua (OAP),” katanya.

Dijelaskan Ronald, hari ini orang asli Papua masih bertanya-tanya pemekaran untuk siapa? Pertanyaan ini wajar kata dia. Karena DOB belum memberi dampak muktidimensi bagi Papua.

“Kami sarankan untuk pemerintah pusat supaya lebih pendekatan persuasif secara teritorial untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak ada pro dan kontra. Berikan itu kepada orang asli Papua. Biarkan mereka membenahi agar DOB ini bisa dirasakan dampaknya oleh OAP,” paparnya.

Ronald juga mendorong agar kebijakan DOB memberikan kewenangan untuk orang asli Papua untuk menentukan arah kebijakan. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak.(LP3/Red)