MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 dengan capaian realisasi pendapatan yang menyentuh angka Rp3,37 triliun. Laporan ini menjadi cermin kinerja makro sekaligus basis evaluasi pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.
Penyerahan laporan berlangsung dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (15/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Petrus Makbon dan dihadiri jajaran Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah.
“Penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD untuk dibahas dan dievaluasi,” ujar Makbon.
Petrus Makbon menyebutkan bahwa LKPJ 2025 menggambarkan keberhasilan pembangunan di Papua Barat secara makro. Namun, dia mengingatkan bahwa seluruh data keuangan yang dipaparkan gubernur masih bersifat dinamis.
“LKPJ ini akan kami bahas secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realitas di lapangan, sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan,” ucapnya.
DPRP Papua Barat akan melakukan penelaahan komprehensif terhadap dokumen tersebut. Proses sinkronisasi akan dilakukan untuk mencocokkan data laporan dengan kondisi faktual di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Dominggus dalam laporannya merinci realisasi pendapatan mencapai Rp3,37 triliun atau 92,93 persen dari target Rp3,63 triliun. Adapun pendapatan transfer terealisasi Rp2,88 triliun atau sebesar 94,86 persen.
“Data yang disampaikan masih bersifat sementara atau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga masih dimungkinkan adanya penyesuaian,” ucapnya.
Pada sisi belanja, realisasi operasional tercatat Rp1,77 triliun dan belanja modal mencapai Rp446,11 miliar. Selanjutnya, belanja tak terduga terealisasi Rp42,26 miliar serta belanja transfer sebesar Rp1,01 triliun.
Pembangunan Papua Barat pada 2025 sendiri difokuskan pada penguatan SDM hingga transformasi ekonomi sektor unggulan. Pemprov juga mengejar peningkatan daya saing demi mewujudkan Papua Barat yang berkelanjutan.
Sektor pelayanan dasar melaporkan cakupan layanan krisis kesehatan mencapai 100 persen. Sementara itu, infrastruktur jalan provinsi berada pada angka 41,76 persen dan irigasi 71,43 persen.
Terakhir, pemerintah daerah tercatat melaksanakan tugas pembantuan pusat senilai Rp26,36 miliar. Realisasi anggaran untuk tugas pembantuan tersebut mencapai angka 79,08 persen.
“Melalui LKPJ ini, kami berharap adanya masukan dan rekomendasi dari DPR Papua Barat guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” harap Dominggus. (LP14/red)
