JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Jakarta. Pertemuan strategis ini membahas persiapan konferensi internasional di Manokwari hingga penguatan regulasi hutan adat di Bumi Kasuari.
“Nanti kita adakan pertemuan lebih lanjut dan bisa kita siapkan anak-anak mahasiswa melalui aplikasi untuk dapat memenuhi syarat untuk kuliah di Inggris,” ujar Dominggus di kediaman resmi Dubes Inggris, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).
“Kita juga perlu tahu berapa jumlah kuota yang diberikan dan persyaratan supaya bisa persiapan mereka, terutama di sekitar daerah penghasil. Ini penting ketika mereka punya anak sekolah di sana pulang mengabdi sangat bangga, kalau gunakan biaya sendiri ke Inggris sangat mahal dan lewat program ini terimakasih dan kita punya tanggungjawab di daerah,” sambungnya.
Dominggus bersama jajaran pimpinan perangkat daerah Pemprov Papua Barat menyambangi Dubes Inggris untuk mempererat silaturahmi yang telah terjalin lama. Kunjungan ini sekaligus menjadi forum koordinasi terkait pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
Salah satu poin utama pembicaraan adalah penyelenggaraan 12th International Flora Malesiana Symposium. Agenda besar lainnya yakni International Nature-Based Climate Solutions Conference yang digelar 9-14 Februari 2026 di Manokwari.
“Pertama kali ada orang asli Papua yang mau belajar di inggris melalui aplikasi mahasiswa Papua untuk program beasiswa, diharapkan kami akan melihat mahasiswa di Papua Barat, untuk ke universitas-universitas di Inggris, belum tahu tetapi tahun ini pertama kali ada aplikasi dari Papua,” tutur Dominic Jermey.
Dubes Inggris mengapresiasi komitmen Papua Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui Deklarasi Manokwari. Pihak Kedutaan juga membuka peluang dukungan riset serta pendataan hutan adat.
Terkait isu lingkungan, Dominggus menegaskan bahwa Papua Barat telah memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini mencakup perlindungan kawasan hutan dan laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kawasan yang dilindungi tersebut memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan, sekaligus menyimpan potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan,” jelas Kepala Brida Papua Barat, Charlie D Heatubun.
Charlie menambahkan pembangunan di Papua Barat menggunakan pendekatan Ridge to Reef. Pendekatan ini menyeimbangkan antara ketahanan pangan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat.
Selain isu lingkungan, Gubernur juga menyinggung peran investasi industri migas di wilayahnya. Ia berharap adanya peningkatan pemberdayaan tenaga kerja lokal pada sektor strategis tersebut.
“Kita harapkan lebih banyak berdayakan masyarakat lokal, memang sudah berjalan dan harus ditingkatkan lagi. Semacam pelatihan dan kursus supaya lebih terampil fungsikan peralatan dan semua aktivitas dan bisa kurangi tenaga kerja dari luar,” harap Dominggus.
Dominggus pun mendorong percepatan realisasi partisipasi interes (PI) 10 persen dari industri migas. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah dan kemandirian fiskal Papua Barat. (*/red)
