PAPUA, Linkpapua.com – Jaringan Damai Papua (JDP) menyesalkan lambannya upaya dialog dan demiliterisasi oleh Pemerintah RI di Papua. Pemerintah dinilai lebih mengedepankan pola pendekatan keamanan dalam mengakhiri konflik sosial-politik daripada jalur rekonsiliasi.
“Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama sekali tidak melakukan perubahan signifikan pada pola pendekatan penyelesaian masalah sosial politik di Tanah Papua. Ini ditandai dengan diberlakukannya pola pendekatan keamanan dengan titik berat pada penyelenggaraan pendekatan teritorial yang sangat identik dengan model pendekatan keamanan an sich belaka,” ujar Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).
Menurut Warinussy, model pendekatan keamanan teritorial bertentangan dengan upaya damai di Papua. Sebab penempatan personel militer dalam jumlah besar hingga ke pelosok hanya akan memicu meluasnya ekskalasi konflik.
Warinussy menyoroti pembangunan pos-pos militer setingkat Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Semua ini kata dia dilakukan hanya untuk menampung perwira menengah pertama yang kian meningkat jumlahnya selama ini.
“Bahkan memindahkan kekuatan personel militer nonorganik yang banyak di wilayah Tanah Papua ke dalam pos-pos militer tersebut adalah sebuah langkah yang kami pandang sebagai faktor pemicu kian masifnya konflik sosial politik dan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Seharusnya sambung Warinussy, Presiden Joko Widodo mengedepankan pola pendekatan damai demi menyelesaikan segera persoalan di tanah Papua. Karena akar masalah yang ada selama ini belum dituntaskan.
Yakni perbedaan pandangan politik mengenai sejarah integrasi Papua dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Perlindungan Masyarakat Adat Papua dan hak dasarnya.
“Karena itu kami sudah menawarkan dialog Papua-Jakarta. Tapi sama sekali belum ada ruang untuk ini. Padahal dialog sesungguhnya sudah sangat mendesak. Hanya dengan dialog sengkarut sosial politik di Papua bisa terselesaikan,” paparnya.
Warinussy juga mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan telah sering bertemu dengan berbagai pihak sebagai dialog untuk memecahkan masalah Papua. Kata. Warinussy, cara itu sangat naif.
Pemerintah dinilai terlalu menyederhanakan pola penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Karena itu JDP mendesak Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan mengambil langkah-langkah berikut.
Pertama, melakukan demiliterisasi di Tanah Papua dengan menarik seluruh personel militer nonorganik kembali ke satuannya masing-masing.
Kedua, menetapkan status jeda kemanusiaan di Tanah Papua demi mempersiapkan proses pemulihan trauma dari warga sipil di kampung-kampung yang selama ini menjadi medan pertempuran antara pasukan TNI dan Polri dengan TPN PB.
Ketiga, menunjuk segera seorang tokoh kunci yang dipercaya oleh Presiden sendiri untuk memulai mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
Keempat, memberi ruang politik bagi para pemimpin Papua serta tokoh-tokoh Papua Merdeka di dalam dan luar negeri untuk melakukan pertemuan informal dengan tokoh kunci yang ditunjuk Presiden guna mempersiapkan dialog Papua-Jakarta.
Menurut Warinussy, JDP sangat yakin bahwa dimulainya langkah persiapan menuju ke dialog Papua-Jakarta sangat penting demi terwujudnya Papua Tanah Damai. (LP2/Red)
