Soal Bentrok di Sorong, LP3BH Desak Kapolri Periksa Kapolres Sorong Kota

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy meminta Kapolri memeriksa Kapolres Sorong Kota terkait bentrokan yang menewaskan 18 orang di Sorong. Warinussy menilai, kasus ini tidak cukup hanya dengan mencopot kapolres.

“Kami apresiasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang demikian cepat tanggap terhadap situasi pertikaian antar kelompok etnis non-Papua di Sorong. Tapi saya rasa tidak cukup hanya dengan mengganti Kapolres. Harus ada pemeriksaan,” ujar Warinussy, Rabu (26/1/2022).

Kapolri mengambil langkah tegas dengan mengganti Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan sehari setelah kejadian tersebut. Ary Nyoto diganti bersama 2 kapolres lainnya di Papua Barat.

Baca juga:  Hari ini Panglima TNI Kunjungi Papua Barat, Aktivis HAM Tagih Kasus Maybrat

“Menurut pandangan saya, seharusnya Kapolri memerintahkan mantan Kapolres Sorong Kota dapat diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku mengenai kejadian yang menegaskan tersebut,” tegasnya.

Warinussy menilai ini penting demi membangun polisi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan hukum dan kode etik kepolisian ke depan.

Disisi lain, kata Yan bahwa diduga keras pembakaran dilakukan juga oleh salah satu kelompok etnis yang bentrok saat itu. Sehingga sesungguhnya dari sisi hukum pidana materil, ia melihat bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat dan jajaran reserse kriminal umumnya telah memperoleh gambaran tentang dugaan adanya tindak pidana murni dalam kasus bentrokan yang diakhiri dengan tindakan pembakaran salah satu tempat hiburan di Sorong tersebut.

Baca juga:  DPR Papua Barat Soroti Krisis Guru-Tenaga Medis di Mansel

“Sehingga tak bisa dihindari bahwa para pelaku lapangan yang terlibat bentrokan maupun yang diduga membakar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya,” ujarnya

Hal ini penting kata Warinussy, agar polisi dapat segera mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Sebab aktor intelektual dalam sisi hukum pidana menurut ajaran penyertaan (deelneming) menurut ketentuan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi aktor intelektual (intellectual dader).

Baca juga:  LP3BH Desak Langkah Konkret Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Papua

Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram STR Nomor 166/I/STR/2022. Dalam telegram tersebut memuat mutasi tiga Kapolres. Salah satunya Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan yang digeser menjabat Wadansat Brimob Polda Papua Barat.

Dua Kapolres lain yakni, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya yang dimutasi ke Polda Papua Barat serta Kapolres Manokwari Selatan AKBP Slamet Haryono T. (LP2/Red)

Latest articles

Wabup Joko Tutup Porseni HUT Ke-23 Teluk Bintuni, Serahkan Hadiah Juara-Minta...

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara menutup kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 2026 yang digelar dalam rangka hari...

More like this

Pansus DPRK Manokwari Rampungkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Siapkan 41 Poin Catatan

MANOKWARI, Linkpapua.id-Panitia Khusus (Pansus) DPRK Manokwari yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari...

Dinkes Manokwari dan UNICEF Libatkan Organisasi Wanita Kejar Target Imunisasi Anak

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari bersama Dinas Kesehatan Papua Barat dan UNICEF menggandeng...

Haryono May Apresiasi Antusiasme Masyarakat Jaga Kebersihan Sambut Pesparawi Nasional

MANOKWARI, Linkpapua.id– Anggota DPRK Manokwari, Haryono M.K. May, menyambut baik antusiasme masyarakat maupun instansi...