Kampanye Dimulai, Ketua KPU Manokwari Ingatkan Peserta Pemilu Patuhi Aturan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Kampanye Pemilu 2024 di Manokwari, Papua Barat, resmi dimulai, Selasa (28/11/2023). Kampanye akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.

Ketua KPU Manokwari, Christin Ruth Rumkabu, berharap kampanye dapat berjalan dengan baik dan damai. Dia mengingatkan para peserta pemilu untuk menaati aturan kampanye yang telah ditetapkan.

“Aturan-aturan ini sudah kami sosialisasikan kepada seluruh partai. Dasar aturannya juga sudah kami bagikan. Jadi, kami sangat berharap seluruh peserta bisa memahami dan menjalankannya,” kata Christin dalam rilis pers, Selasa (28/11/2023).

Pada masa kampanye, peserta pemilu diperbolehkan menggunakan berbagai metode kampanye, antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, debat capres dan cawapres, hingga kampanye di media sosial.

Pemilu 2024 di Manokwari akan diikuti 18 partai politik dengan mengusung 530 calon yang telah ditetapkan dalam DCT. Pelaksanaan pemilu akan tersebar di empat daerah pemilihan.

Selain akan memilih calon anggota DPRK Manokwari, pemilih juga akan memilih calon presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, DPD, dan DPR Papua Barat. (LP3/Red)

Jadwal Kampanye Pemilu 2024 di Manokwari

-28 November 2023-20 Januari 2024: Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, debat capres dan cawapres, serta kampanye di media sosial
-21 Januari 2024-10 Februari 2024: Kampanye rapat umum dan pemasangan iklan di media massa cetak, elektronik, dan daring
-11 – 13 Februari 2024: Masa tenang
14 Februari 2024: Hari pemilihan

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...