MANOKWARI, Linkpapua.id – Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Alfred Papare melakukan kunjungan ke Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di daerah, mulai dari penanganan tambang rakyat, persiapan Pesparawi, hingga ketahanan pangan dan situasi keamanan di wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Barat menyampaikan bahwa persoalan penambangan liar di sejumlah wilayah Papua Barat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Menurut Alfred Papare, Polda Papua Barat telah melakukan koordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah instansi terkait untuk mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) lokasi tambang rakyat.
“Persoalan ini cukup kompleks sehingga perlu penanganan bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat membentuk tim khusus untuk menyikapi masalah ini secara serius, dan kami memohon agar Bapak Gubernur dapat menjadi pemimpin dalam tim tersebut,” ujar Kapolda.
Ia menambahkan, setelah tim terbentuk, direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan Menteri ESDM guna membahas langkah lanjutan terkait legalisasi dan pengelolaan tambang rakyat di Papua Barat.
Selain itu, Kapolda juga menyinggung persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi).
Ia meminta seluruh pihak mempersiapkan kegiatan tersebut dengan asumsi Presiden Republik Indonesia akan hadir.
Menurutnya, hal tersebut penting agar Polri dapat menyiapkan personel pengamanan secara maksimal sehingga pelaksanaan Pesparawi dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kapolda juga menyampaikan bahwa Polri mendapat tugas dalam program ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui penanaman jagung.
Untuk itu, Polda Papua Barat akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar petani dapat terlibat dalam program tersebut sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
Sementara itu, terkait situasi masyarakat di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Kapolda menyampaikan adanya permintaan masyarakat agar aparat keamanan di wilayah tersebut ditarik.
Menindaklanjuti hal itu, untuk sementara waktu personel Brimob Polda Papua Barat yang sebelumnya bertugas di tiga pos di wilayah tersebut telah ditarik kembali ke Kabupaten Teluk Bintuni.
Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Polda Papua Barat.
“Pada prinsipnya Polda Papua Barat siap mendukung penuh seluruh program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Brigjen Pol. Alfred Papare atas pelantikannya sebagai Kapolda Papua Barat.
Dominggus mengatakan, selama ini kerja sama antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian berjalan baik dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat.
“Tugas menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar Papua Barat tetap aman dan tentram,” kata Dominggus.
Terkait pengelolaan tambang rakyat, Gubernur menjelaskan bahwa hal tersebut telah dijamin dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta Peraturan Daerah.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga sedang menyusun Peraturan Gubernur sebagai dasar pengaturan lebih lanjut.
“Jika seluruh dokumen sudah lengkap, maka langkah terakhir adalah penerbitan izin pertambangan rakyat oleh gubernur sehingga ada kontribusi yang jelas antara masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah Papua Barat segera menyurati Kementerian ESDM untuk mengatur pertemuan bersama Forkopimda Papua Barat guna membahas persoalan tambang rakyat secara komprehensif.
Mengenai persiapan Pesparawi, Dominggus menjelaskan bahwa kegiatan tersebut awalnya direncanakan berlangsung pada tahun 2025, namun harus diundur ke tahun 2026 karena keterbatasan anggaran.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya memaksimalkan berbagai persiapan, termasuk mengajukan dukungan kepada sejumlah kementerian.
“Pemprov Papua Barat telah menyurati Menteri Perhubungan untuk dukungan kapal yang akan dijadikan hotel terapung serta pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Manokwari,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyurati Kementerian Pertahanan untuk dukungan pesawat Hercules serta mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar dapat hadir pada pelaksanaan Pesparawi.
Terkait program ketahanan pangan, Gubernur menyatakan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait memiliki program penyediaan bibit dan dukungan pertanian lainnya yang akan disinergikan dengan program Polri.
Sementara itu, terkait situasi masyarakat di Distrik Moskona, Dominggus mengatakan pemerintah provinsi akan menjadwalkan kunjungan langsung ke wilayah tersebut dalam waktu dekat.
“Kami akan turun langsung untuk memberikan pengertian serta memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat agar tidak ada lagi warga yang mengungsi,” katanya.
Di akhir pertemuan, Gubernur juga menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Polda Papua Barat telah mengembalikan sisa dana hibah Pilkada sebesar Rp20 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi telah memberikan dukungan sebesar Rp10 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung sejumlah program kepolisian.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana kembali memberikan dukungan hibah sebesar Rp10 miliar kepada Polda Papua Barat guna mendukung pelaksanaan program Polri di daerah.(LP14/Red)
