24.3 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
24.3 C
Manokwari
More

    Kapolda PB Instruksikan Penanganan Cepat Kasus Pemalsuan Dokumen Honorer

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, menginstruksikan agar dilakukan proses hukum lebih cepat dalam dugaan pemalsuan dokumen pemberkasan honorer. Kapolda mengaku memberi atensi terhadap laporan ini.

    “Ya, saya sudah perintahkan untuk ditangani dengan cepat,” kata Kapolda, Kamis (19/1/2023).

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Papua Barat, Kombes Pol. Novi Jaya, menambahkan sejauh ini pihaknya telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Ada 7 orang terlapor dan 5 pelapor yang telah diperiksa.

    Baca juga:  Pj Sekda Papua Barat: Butuh Investasi untuk Mendorong Ekonomi Daerah

    “Kita telah memanggil dan memeriksa sebanyak 7 orang dari pihak terlapor dan 5 orang dari pihak pelapor,” ujar Novi.

    Terkait pemeriksaan saksi, Novi menyebut hingga kini kepolisian belum memanggil pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia mengaku akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat.

    Baca juga:  Rekonstruksi Operasi Alfa Bravo Moskona: Iptu Tomi Dipastikan Hanyut Saat Menyeberang Sungai

    Diketahui, kasus ini terungkap setelah Forum Tenaga Honorer 512 Papua Barat mengadu ke Polda Papua Barat pada 2022 lalu. Mereka melaporkan dugaan pemalsuan dokumen honorer.

    Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Forum Honorer 512, Leonardo Nussy.

    Baca juga:  Jelang Putusan MK, Masyarakat Papua Barat Diminta Jaga Kamtibnas

    “Senin pekan kemarin saya sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat,” kata Leonardo.

    Dia juga menyebut, terdapat beberapa saksi yang dicantumkan nama dalam berkas laporan tersebut. Para saksi pekan ini sudah dipanggil dan dimintai keterangan. (*/Red)

    Latest articles

    DPRK Sentil RPJMD Teluk Wondama, Desak Atasi Ketimpangan Pendidikan-Pembangunan

    0
    TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyoroti masih tingginya ketimpangan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi antarwilayah. DPRK mendesak agar RPJMD...

    More like this

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...

    RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Dinilai Tak Pro Pembangunan, Belanja Rutin Terlalu Besar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Fraksi Amanat Sejahtera menilai RAPBD Perubahan Papua Barat 2025 belum berpihak...

    Lakotani Ingatkan OPD Papua Barat: Jangan Ada SiLPA Lagi di 2025

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD)...