MANOKWARI, LinkPapua.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat mengungkap kini mereka telah terpisah dari Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Pemisahan ini merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi awal fokus baru instansi tersebut dalam peningkatan layanan kekayaan intelektual (KI) di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, mengungkapkan hal ini dalam kegiatan halalbihalal bersama awak media di Manokwari, Rabu (9/4/2025).

“Jadi, sekarang kita tidak lagi Kantor Kementerian Hukum dan HAM, tapi terpisah. Saya bagian Kantor Kementerian Hukum,” ujarnya.

Pemisahan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat layanan strategis, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual. Piet mencontohkan, pada tahun 2024 lalu, pihaknya berhasil memfasilitasi penerbitan hak cipta lagu legendaris “Tanah Papua” yang diciptakan Yance Rimbino, musisi asal Kabupaten Fakfak.

Dalam audiensi bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, pencapaian itu mendapat apresiasi. Lagu “Tanah Papua” yang selama ini menjadi lagu wajib dalam berbagai kegiatan, kini telah resmi tercatat sebagai hak milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

“Gubernur sangat berterima kasih karena Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan hak cipta untuk lagu ‘Tanah Papua’ resmi milik Pemerintah Provinsi Papua Barat,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menyelesaikan legalisasi lambang daerah Papua Barat. Menurutnya, gubernur turut meminta agar kantor tersebut terus proaktif dalam membantu penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) serta pengelolaan KI masyarakat, terutama bagi para pencipta lagu dan karya seni lainnya.

“Karena sekarang banyak masyarakat yang mengarang lagu dan pencipta lagu diminta agar masyarakat mendapat hak cipta,” ucapnya.

Lebih lanjut, Piet membeberkan, dari sisi pelayanan KI sepanjang 2024, tercatat total 103 permohonan, terdiri atas 92 permohonan hak cipta, 10 merek, dan 1 paten.

Adapun di bidang pelayanan perundang-undangan dan pembinaan hukum, tercatat telah dilakukan harmonisasi dua ranperda di Papua Barat dan 16 ranperda di Papua Barat Daya. Sementara, untuk pendaftaran Peacemaker Justice Awards, ada dua permohonan dari masing-masing wilayah tersebut.

Selanjutnya, pada layanan administrasi hukum umum (AHU), tercatat 20 permohonan pendirian perseroan perseorangan serta 30 permohonan surat keterangan badan hukum yayasan atau perkumpulan.

“Sementara, di bagian pelayanan administratif tata usaha, realisasi anggaran 14 persen dari pagu tahun ini Rp13,4 miliar,” ungkapnya.

Di luar itu, Piet berharap ke depan sinergi dengan insan pers dapat makin erat guna membantu menyebarluaskan informasi dan capaian Kanwil Kemenkum Papua Barat kepada masyarakat. (LP14/red)