BINTUNI, Linkpapua.com – Perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementrian Maritim dan Investasi, serta Kementerian Perekonomian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).
Disambut langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, kunker tiga kementerian dikemas dalam ramah tamah bersama masyarakat adat tujuh suku dan marga Agova di Kampung Onar, Distrik Sumuri.
Petrus mengatakan, kehadiran rombongan dari kementerian untuk memastikan rencana proyek PT Petrokimia Gresik yang akan dibangun bisa berjalan atau tidak di kawasan industri Teluk Bintuni.
“Kita punya tanah sudah ada. Tinggal penyelesaian hak masyarakat adat yang sudah melalui pemerintah agar tidak salah jalan,” kata Petrus.
Setelah diskusi hari ini, kata Petrus, perwakilan kementerian akan kembali ke Jakarta untuk mengambil keputusan. Proyek ini, lanjutnya, bukan hanya satu kementerian yang tentukan.
“Ini penantian yang cukup panjang dari tahun 2013 sampai pada tahun 2021. Ini merupakan perjuangan yang cukup melelahkan. Tentu akan ada kesempatan dipindahkan, tetapi kita tidak mau, masyarakat pun tetap tidak akan mau karena perjuangan ini panjang,” tutur Petrus.
Informasi berembus bahwa pabrik Petrokimia yang rencananya dibangun di Teluk Bintuni akan dipindahkan ke Kabupaten Fakfak. Namun, Petrus menegaskan dirinya bersama masyarakat menolak hal itu.
“Kita harus kerja keras, masyarakat bersatu agar proyek ini jalan. Karena kalau kita tidak semangat, ada orang lain yang bersemangat bisa pindah di Fakfak. Tetapi, saya bilang silakan bisa pindah di mana proyek pembangunannya, tetapi gas jangan dari Bintuni. Kalian cari gas sendiri,” tegasnya.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sumuri, Tadius fossa, mengatakan pihaknya sudah bulat mendukung pembangunan proyek Petrokimia di Teluk Bintuni.
“Masyarakat saya ternyata mendukung untuk satu hati proyek industri ini harus berjalan. Dari tahun 2013 sudah sangat kami nanti-nantikan,” ucapnya.
“Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat kami, ini adalah untuk kepentingan kita bersama tujuh suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni,” tambahnya.
Pemilik hak ulayat terhadap 2.112 hektare yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri Teluk Bintuni di Kampung Onar, Distrik Sumuri, mendukung sepenuhnya pembangunan nanti.
Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Adie R. Pandiangan, mengatakan pihaknya sangat butuh dukungan masyarakat agar proyek ini bisa terealisasi. “Saya butuh dukungan dari masyarakat semua yang ada di sini,” kata Adie.
Dirinya pun meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang andal. “Mulai dari sekarang anak-anak harus didik agar siap seketika kawasan industri ini terealisasi. Karena mereka nantilah yang akan merasakan pembangunan. Syukur-syukur dari anak-anak kita ini bisa jadi direktur di kawasan industri Petrokimia nantinya,” tuturnya.
Selain Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Adie R. Pandiangan, turut hadir pada kunker ini adalah Ketua Tim KPBU Ignatius Warsito, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Yohanes Yudi Prabangkara, dan Kepala Bidang Kementerian Koordinator Perekonomian, Dewi. (LP5/Red)
