Konferensi Masyarakat Adat Papua, Sekjen Leonard Imbiri Minta Seluruh Pihak Mendukung

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Konferensi Masyarakat Adat Papua akan digelar di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Rencananya akan berlangsung pada 25 hingga 30 September 2021 mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan Konferensi Masyarakat Adat Papua.

“Dewan Adat Papua telah melakukan tiga kali pleno untuk mempersiapkan Konferensi Masyarakat Adat Papua IV di Kaimana, Papua Barat,” kata Imbir, Selasa (14/9/2021).

Sebelumnya, pada 9–10 September lalu, Dewan Adat Papua telah melaksanakan pleno terbatas dalam rangka memfinalisasi semua persiapan kegiatan akbar nanti.

Baca juga:  Dewan Adat Papua: Jangan Pilih Pemimpin Pelanggar HAM dan Pelaku Politik Identitas

“Dewan Adat Papua dan panitia telah menyurati semua Dewan Adat di masing-masing daerah setanah Papua. Kami telah menyiapkan surat yang ditujukan ke para bupati dan wali kota agar membantu memfasilitasi Dewan Adat Papua di daerahnya,” ucap Imbir.

Imbir pun mengajak semua pihak agar mengambil tempat dalam Konferensi Masyarakat Adat Papua, terutama mendorong konsolidasi dan rekonsiliasi. “Proses konferensilah yang akan melegitimasi satu kepemimpinan di Dewan Adat Papua,” ucapnya.

Menyoal dualisme kepemimpinan di Dewan Adat Papua, Imbir menegaskan bahwa konferensi ini harus menjadi tempat untuk membangun sebuah rekonsiliasi.

Baca juga:  Ketua Gercin: George Dedaida Pilihan Tepat Wakil Ketua IV DPR Papua Barat

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Papua, Wenan Watori, mengatakan konferensi ini yang bakal nanti merupakan ajang bagi masyarakat adat untuk menyikapi berbagai persoalan, termasuk perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsu) yang baru ditetapkan pemerintah.

“Bahwasanya konferensi ini sangat strategis karena bertepatan dengan penetapan perubahan UU 21 jadi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus,” katanya.

“Dua puluh tahun kita belajar bahwa ada dana sekitar 140 sekian triliun habis, namun kemudian rakyat mengatakan bahwa Otsus itu gagal,” imbuhnya.

Baca juga:  BPS-BRIN Kolaborasi Lakukan Kajian Kualitatif Pembangunan Ekonomi Hijau

Oleh sebab itu, menurut dia, semua pihak termasuk pemerintah daerah, agama, maupun adat, harus memberikan dukungan. Sebab, ini menjadi bagian yang sangat penting.

Ketua DAP Wilayag III Domberaay, Mananwir Paul Vincent Mayor, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menyukseskan kegiatan ini.

“Bentuk dukungan kami dengan berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, Kapolda, dan Satgas Covid-19. Hanya saja, kami masih menunggu waktu untuk menemui Bapak Presiden,” kata dia. (*)

Latest articles

Pemprov Papua Barat Petakan Potensi Investasi, OAP Harus Jadi Pelaku Ekonomi

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mematangkan peta potensi investasi daerah melalui pemutakhiran data investasi dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah...

More like this

Pemprov Papua Barat Petakan Potensi Investasi, OAP Harus Jadi Pelaku Ekonomi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mematangkan peta potensi investasi daerah melalui...

Masyarakat Adat Sebyar Sentil 17 Tahun Aktivitas BP Tangguh: Pergi Saja Kalau Tak Ada Kontribusi!

MANOKWARI, LinkPapua.id – Masyarakat adat Sebyar menuntut kejelasan manfaat ekonomi dari aktivitas migas BP...

Waktu Efektif Tinggal 2 Bulan, DPRP Papua Barat Kejar Finalisasi Regulasi dan APBD 2027

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sejumlah agenda legislasi...