KPU Mansel: ASN-Anggota DPR-DPRD Maju Pilkada Harus Mundur Saat Penetapan Cakada

Published on

MANSEL,Linkpapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan mengingatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berstatus anggota TNI/Polri, ASN, DPR, DPD dan DPRD agar mempersiapkan surat pengunduran diri. Mereka harus mundur paling lambat saat penetapan calon kepala daerah (cakada).

Imbauan tersebut disampaikan Komisioner KPU Mansel, Divisi Hukum dan Pengawasan, Emanuel Nuba, Rabu (26/6/2024).

“Ini kita sampaikan sesuai dengan amanat UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang, yang pengaturan pengunduran diri dimaksud terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai calon, yang berlaku untuk anggota TNI, anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil,” jelas Emanuel.

Baca juga:  Hindari Masalah Hukum, Pengusaha OAP Diminta Tertib Administrasi   

Menurutnya, terhadap pengaturan dimaksud telah dilakukan perubahan kedua melalui UU No 10 Tahun 2016, yang mengatur pengunduran diri tidak hanya berlaku bagi anggota TNI/Polri, dan PNS. Aturan ini juga berlaku untuk anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dijelaskan Emanuel, pernyataan pengunduran diri harus dilakukan secara tertulis. Waktu pengunduran diri diberi batas waktu hingga ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada 2024.

Baca juga:  Rekonstruksi Pembunuhan Pekerja Jalan Trans-Papua: Sudah 19 Tersangka  

“Untuk itu, kalau memang ada niat untuk maju dalam kontestasi pilkada 27 november 2024 nanti agar di persiapkan surat pengunduran dirinya,” jelasnya.

Adapun tahapan Pilkada 2024 yakni untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dari tanggal 24-26 Agustus. Kemudian, pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dari tanggal 27 – 29 Agustus 2024.

Baca juga:  Polda Papua Barat Ikuti Dialog Penguatan Internal Polri Menuju Indonesia Emas

Selanjutnya, untuk penetapan pasangan calon nanti di 22 September 2024.

Pencalonan yang saat ini masih berlaku masih menunggu produk hukum dari KPU RI baik dalam bentuk PKPU, petunjuk teknis melalui surat keputusan KPU, maupun surat dinas KPU.

“Intinya kerja-kerja kita sebagai penyelenggara pemilihan, selalu mengedepankan asas dan prinsip yang suda diatur di peraturan perundang-undangan yang salah satunya tentang prinsip berkepastian hukum,” tutup Emanuel.(LP11/Red)

Latest articles

Diskominfo SP Bintuni Bagikan Starlink-Solar Panel ke Sekolah dan Puskesmas di...

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo SP) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memasang perangkat Starlink dan panel surya di...

More like this

Ayor Kosepa Ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Teluk Bintuni melalui Musda V

TELUK BINTUNI, Linkpapua.id – Ayor Kosepa ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk...

Jalan Anggori-Petrus Kafiar Dibangun, Pemkab Manokwari Siapkan Rp6 Miliar

MANOKWARI, Linkpapua.id- Pemkab Manokwari melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mengalokasikan anggaran...

Joko Lingara Sentil Kader Golkar Bintuni agar Mau Belajar ke Senior Politik

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta kader Golkar...