Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

Baca juga:  Reses ke Papua Barat, Anggota DPR RI Roberth Kardinal Kritisi Dana Otsus Tak Tepat Sasaran

Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

Baca juga:  Tok! DPR RI Tetapkan Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua OJK yang Baru

Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

“Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

Baca juga:  Disokong 35 Bacaleg, NasDem Ingin Kunci Kursi Ketua DPR PBD

Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

Bupati Yohanis Luncurkan Rangkaian HUT ke-23 Teluk Bintuni di Lapangan GSG

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy meluncurkan rangkaian kegiatan HUT ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Rangkaian kegiatan itu diawali dengan...

More like this

HIPMI Papua Barat Himbau Pentingnya Suasana Netral dan Kondusif Jelang Munas 2026

MANOKWARI, Linkpapua.id – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat...

Haryono May: Pelatih dan Wasit Harus Jadi Pilar Kemajuan Basket Daerah

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Papua Barat...

PI 10 Persen Migas Bintuni Jadi Sorotan, Kabupaten Dinilai Punya Hak di Blok Kasuri

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah dengan cadangan gas alam besar. Saat...