Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

Baca juga:  Tak Dilibatkan Seleksi Caleg Jalur Otsus, Lapepa Teluk Bintuni Ajukan Keberatan

Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

Baca juga:  Presiden Jokowi Akan Buka Kongres XXV PWI di Bandung, Diikuti PWI 39 Provinsi

Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

“Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

Baca juga:  DPR RI Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi UU setelah 22 Tahun

Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

PAL-KOAP Ingin Alokasi Rp100 Miliar, Gubernur: APBD Papua Barat Tak Mampu...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan APBD Papua Barat belum mampu memenuhi permintaan Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP)...

More like this

GEKRAFS Papua Barat Berbagi untuk Mama Mama Papua Di Pasar Sanggeng, Wujud Kepedulian Sosial

MANOKWARI, Linkpapua.id – DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Papua Barat menggelar aksi sosial...

KPK Ajak Mahasiswa Kawal Dana Otsus Papua, Tekankan Peran Kampus Cegah Korupsi

JAYAPURA, LinkPapua.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak mahasiswa di Papua mengawal pengelolaan Dana...

KPK Perkuat Pengawasan Dana Otsus Papua, Dorong Tata Kelola Transparan-Akuntabel

JAYAPURA, LinkPapua.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)...