Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

Baca juga:  Gandeng Dinkes, DWP Teluk Bintuni Gelar Vaksinasi Massal di Kalikodok

Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

Baca juga:  Komisi VII DPR Dorong BSPJI Ambon Bantu IKM Papua Naik Kelas

Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

“Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

Baca juga:  Ketua Komisi II DPR RI Sebut Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Segera Terjawab

Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

Eks Ketua BKMT Papua Barat Gugat Ketum BKMT ke PN Manokwari,...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Mantan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Fitri Arniati menggugat Ketua Umum BKMT Pengurus Pusat (PP)...

More like this

22 TPA dan TPQ di Manokwari Disiapkan Ikuti FASI 2026

MANOKWARI, Linkpapua.id– Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Manokwari mematangkan persiapan pelaksanaan...

Pimpinan KKB Bersama 4 Anggota Ditangkap di Keerom, Polisi Sita Senjata-Peluru

KEEROM, LinkPapua.id – Polisi menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap 1 Mamta berinisial...

Menkop Ferry Targetkan 25 September Manajer KDKMP Mulai Masuk Kantor

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih...