Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

Baca juga:  Bupati Raja Ampat Desak DPR RI Tinjau Kembali Kewenangan Tambang

Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

Baca juga:  DPR Papua Barat Desak Pemprov Percepat Penyerahan RAPBD 2023

Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

“Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

Baca juga:  Cafe Insifuri Casa the Gradina, Menikmati Menu Khas Kampung di 'Rumah Kebun'

Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

“Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

Bupati Yohanis Tinjau Aset BP Tangguh, Babo Diproyeksikan Jadi Pusat Ekonomi...

0
TELUK BINTUNI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengharapkan Distrik Babo sebagai pintu masuk Teluk Bintuni, dan distrik tertua ke depan akan ditata menjadi wilayah...

Akhirnya! Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Publik

More like this

Bupati Yohanis Tinjau Aset BP Tangguh, Babo Diproyeksikan Jadi Pusat Ekonomi Pesisir

TELUK BINTUNI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengharapkan Distrik Babo sebagai pintu masuk Teluk...

Depicab SOKSI Teluk Bintuni Dukung Fraksi Golkar Pertanyakan Penurunan 81 Persen DBH Migas Otsus 2027

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Pimpinan Cabang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kabupaten Teluk...

Reaksi Jokowi Ditanya soal Listyo Tersangka Penyadapan Prabowo: Diam dan Senyum

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan...