Matret Kokop Minta RPJMD tak Sebatas Konsep, Harus Berpihak Rakyat

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com – Kabupaten Teluk Bintuni memulai forum konsultasi rancangan awal RPJMD 2021-2026. Wakil Bupati Matret Kokop berharap RPJMD bukan sebatas konsep, tapi berimplementasi untuk rakyat.

“Pertemuan ini sangatlah penting, karena bukan semata-mata memenuhi persyaratan teknis penyusunan rancangan awal RPJMD. Tetapi juga menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” terang Matret saat membuka kegiatan ini, Kamis (2/12/2021).

Forum RPJMD dihadiri seluruh Pimpinan OPD. Kegiatan digelar di ruang rapat Kantor Bappeda Bintuni.

Baca juga:  Menteri ESDM Hadiri HUT Ke-22 Teluk Bintuni, Janjikan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas

Menurut Matret, RPJMD tidak hanya menjadi ukuran kinerja pemerintah. Tetapi juga menunjukkan kinerja segenap masyarakat, sebagai bagian dari Kabupaten Teluk Bintuni.

“RPJMD ini adalah cerminan dari seluruh aktivitas pembangunan dan sosial. Untuk itu saya mohon kepada para peserta untuk tetap mengikuti pertemuan ini secara aktif hingga usai. Berikan masukan, saran, kritikan yang inovatif, cerdas, dan membangun, guna kesempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD,” paparnya.

Dalam penyusunan RPJMD, Matret meminta agar tetap berpedoman pada beberapa hal.

Baca juga:  Target Bupati Bernad dalam 100 Hari Kerja: Tegakkan Disiplin ASN-Honorer

Pertama, seluruh OPD agar dapat menjabarkan visi dan misi kabupaten dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menyusun sasaran OPD, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terukur.

“Sasaran kita adalah dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah seperti kemiskinan, rendahnya IPM, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan lainnya,” katanya.

Kedua, kata Matret, adanya perubahan paradigma pembangunan. Dari money follow function menjadi money follow program prioritas benar-benar dilakukan.

Baca juga:  Pawai Obor Takbir Iduladha di Babo, Wabup Bintuni: Ini Syiar dan Doa untuk Semua

“Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak untuk rakyat dan berorientasi pada manfaat prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Jangan hanya konsep pemerataan pendanaan semua tugas dan fungsi kelembagaan di OPD,” jelasnya.

Ketiga, rasionalisasi program kegiatan yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat untuk benar-benar dilakukan.

Keempat, simultan dengan penyusunan RPJMD, di masing-masing SKPD juga berproses untuk penyusunan renstra SKPD mengacu pada rancangan RPJMD. (LP5/Red)

Latest articles

Pemerintah Luncurkan Polling Pemilihan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Libatkan Masyarakat...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah membuka polling terbuka buat memilih logo dan desain visual menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Indonesia. Masyarakat bisa ikut...

More like this

Jelang Pesparani Papua Barat di Teluk Bintuni, Persiapan Penginapan Capai 95 Persen

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara memastikan kesiapan lokasi...

Hery Wonda Terjatuh dari KM Gunung Dempo, Operasi SAR Digelar di Teluk Cenderawasih

MANOKWARI, Linkpapua.id– Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Manokwari melalui Unit Siaga SAR (USS) Teluk...

Implementasikan Perda Pendidikan Gratis, Pemkab Manokwari Larang Sekolah Negeri Pungut Biaya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan seluruh sekolah negeri di wilayahnya dilarang memungut biaya apa...