MRPB Kantongi 4 Nama Calon Pj Gubernur PB, Disodorkan ke Kemendagri Lusa

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah mengantongi empat nama calon Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan disodorkan ke Kemendagri. Empat nama itu sedianya akan disodorkan, Kamis lusa (13/4/2023).

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada wartawan, Selasa (11/4/2023) mengatakan MRPB melalui rapat pokja dan seluruh anggota MRPB mengambil sikap soal calon Penjabat Gubernur Papua Barat. Hasilnya, ada 4 nama yang direkomendasikan.

“MRPB Mengambil sikap menyangkut Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan berakhir pada Mei mendatang. MRP sudah melakukan rapat koordinasi di tingkat pimpinan, pokja dan anggota. Disimpulkan bahwa sebagai lembaga kultur yang mempunyai wewenang yang sama seperti DPR,” paparnya.

Nelson merinci, hasil rapat menyimpulkan bahwa yang diajukan adalah orang asli Papua yang berada di wilayah lingkungan adat Doberai dan Bomberai. Mereka yakni Paulus Waterpauw, Alforns Maninuy, Lasarus Indou dan Robert Rumbekwan

“MRPB merekomendasikan empat calon Penjabat Gubernur Papua Barat dan akan diserahkan di antaranya Paulus Waterpauw, Alforns Maninuy, Lasarus Indou dan Robert Rumbekwan,” terangnya.

Sebagai anak adat di wilayah Doberai dan Bomberai, mareka kata Nelson, berhak menentukan siapa yang akan duduk sebagai Penjabat gubernur. Namun begitu pihaknya tetap menyerahkan keputusan akhir ke Kemendagri.

“Rekomendasi kami akan serahkan secara resmi pada Kamis kepada mendagri, KSP dan Menkopolhukam,” katanya.

Soal situasi Papua Barat saat ini kata dia masih aman. Kata Nelson, isu yang berkembang akan ada konflik dia menilai tidak berdasar. Ia yakin semua komponen di Papua Barat bisa menerima siapapun nantinya ditunjuk pemerintah pusat.

“Kita hanya berhak untuk mengusulkan keputusan ada di Jakarta,” imbuhnya. (LP9/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...