MUI Papua Barat: Solat Idul Adha Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Published on

MANOKWARI-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat, Achmad Naustrau mengimbau Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di seluruh daerah menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada pelaksanaan solat Idul Adha 1441 H/2020.

“Insa Allah kita pastikan, solat Idul Adha tahun ini tetap kita laksanakan namun wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kami juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19,” ucap Naustrau.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran. Lokasi solat Idul Adha di Papua Barat akan diperbanyak untuk mencegah kerumunan jamaah dalam skala besar dan menimbulkan persoalan pandemi virus corona di daerah tersebut.

Baca juga:  Bupati Manokwari Instruksikan Aktifitas Belajar Melalui Daring Hingga 4 September

Achmad menyebutkan, Indonesia saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona. Sejumlah daerah di Papua Batat pun masih ada penularan hingga kini. Tata cara peribadatan terutama pada pelaksanaan solat Idul Adha perlu diatur dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

Achmad menjelaskan, pelaksanaan solat Idul Adha pada Jumat (31/7) mendatang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan masjid, musola serta lapangan kecil di setiap kompleks. Lapangan besar tidak akan digunakan karena bisa memicu kerumunan jama’ah berskala besar.

Baca juga:  Yayasan Insan Berdaya Bagikan Bama ke Ibu-ibu Majelis Taklim

“Protokol kesehatan wajib dilaksanakan dengan membatasi jumlah jamaah serta mengatur jarak yang aman, minimal satu meter pada saat pelaksanaan solat. Jamaah juga wajib mengenakan masker, bawa sajadah dari rumah dan lain sebagainya,” ucap Achmad lagi.

Selain pelaksanaan solat, lanjut Naustrau, protokol kesehatan juga wajid dilaksanakan pada saat penyembelihan hewan kurban hingga teknis pendistribusianya.

“Daging hewan kurban tidak boleh dibagi di masjid atau lokasi penyembelihan untuk mencegah antrean dan kerumanan warga. Petugas masjid harus disiapkan untuk mendistribusikan ke rumah-rumah,” katanya lagi.

Baca juga:  DPRK Teluk Wondama Kritik LKPJ Bupati Berulang Kali Molor

Naustrau mengimbau, panitia kurban di seluruh daerah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan kesehatan hewan. Sesuai syariat, hewan harus sehat dan disembelih dengan cara yang tepat.

“Untuk pembagian hewan kurban sekali lagi saya tekankan panitia harus mendistrikan ke rumah-rumah. Data warga harus jelas dan pembagian harus merata serta tepat sasaran,” katanya lagi.(*/LPB1)

Latest articles

Haryono MK May Pimpin Pansus LKPJ Bupati Manokwari Tahun 2025

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025.Pembentukan...

More like this

Haryono MK May Pimpin Pansus LKPJ Bupati Manokwari Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk...

DPRK Manokwari Bahas Hasil Monitoring LKPJ Bupati 2025, Setiap Komisi Sampaikan Rekomendasi

MANOKWARI, Linkpapua.id– DPRK Manokwari menggelar pertemuan dengan agenda penyampaian hasil monitoring terhadap Laporan Keterangan...

Hidupkan Gairah Voli, Komunitas Mnukwar Gelar Turnamen di Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id-Komunitas Volly Ball Mnukwar dijadwalkan menggelar turnamen bola voli yang akan mempertemukan berbagai...