MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Papua Barat Barnabas Dowansiba membongkar masalah kelebihan kapasitas (overload) siswa di SMA Taruna Kasuari Nusantara (TKN) yang terjadi selama dua tahun berturut-turut. Kondisi penumpukan siswa ini memicu kekacauan sistem pengawasan hingga berdampak pada munculnya persoalan internal di lingkungan sekolah.
Barnabas menjelaskan jumlah siswa baru pada tahun pertama mencapai 160 orang, padahal kuota maksimal hanya 100 siswa. Penumpukan kembali terjadi pada tahun berikutnya dengan total penerimaan mencapai 130 siswa.
“Yang pertama 160 dari kuota awal maksimal 100 siswa dan tahun kemarin 130. Bisa dipastikan penyebab pemukulan juga karena faktor ini (overload),” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kelebihan jumlah siswa tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas, asrama, maupun jumlah tenaga pengajar. Ketimpangan sarana ini membuat pihak sekolah kewalahan sehingga mekanisme pembinaan dan pengawasan siswa tidak berjalan optimal.
Barnabas juga mencurigai adanya praktik siswa titipan dalam proses penerimaan siswa baru yang memicu kondisi overload. Dia memberikan peringatan karena hal tersebut merusak kualitas pengelolaan sekolah secara keseluruhan.
“Kalau ada nama-nama titipan, ini yang harus kita benahi karena dampaknya tidak baik bagi sekolah,” tegas Barnabas.
Selain masalah kuota, Barnabas menyesalkan pihak sekolah yang belum melakukan evaluasi menyeluruh sejak meluluskan angkatan pertama. Padahal, Dinas Pendidikan sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan pembenahan sistem tersebut.
“Seharusnya tahun 2023 dan 2024 ada evaluasi. Kami dari dinas sudah menyiapkan anggaran untuk evaluasi menyeluruh,” bebernya.
Barnabas menekankan proses evaluasi idealnya melibatkan SMA Taruna Nusantara Magelang sebagai sekolah rujukan sesuai nota kesepahaman. Namun, pengelola sekolah mengabaikan langkah tersebut sehingga masalah manajemen terus berlarut-larut.
“Harusnya setelah lulusan pertama dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi harus melibatkan SMA Taruna Magelang karena sekolah itu menjadi rujukan. Namun, kenyataannya tidak dilakukan, akibatnya berjalan terus dan menimbulkan masalah,” sambung Barnabas.
Dinas Pendidikan sebenarnya mengucurkan anggaran mencapai Rp40 miliar tiap tahun untuk operasional SMA
Taruna Kasuari Nusantara. Pemerintah bahkan sedang menyiapkan pengembangan fasilitas baru di wilayah Warmare guna mendukung konsep sekolah berasrama.
Barnabas menilai ketiadaan evaluasi sistem pengelolaan menjadi akar munculnya insiden kekerasan antar-siswa belakangan ini. Untuk sementara, dinas menyerahkan penyelesaian kasus kekerasan tersebut kepada para orang tua siswa kelas X dan XI.
“Kami berharap persoalan ini tidak diperpanjang dan dapat diselesaikan melalui jalur damai,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan kini menyiapkan langkah evaluasi total terhadap seluruh aspek di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Agenda ini mencakup perbaikan sistem penerimaan siswa, penyesuaian kapasitas, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah insiden serupa. (LP14/red)
