Pagu Anggaran Turun di 2024, Plt Sekda PB Ingatkan OPD Hati-hati Belanja

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Plt Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, tahun 2024 menjadi tantangan berat karena terjadi penurunan pagu anggaran yang cukup besar. Karena itu, OPD harus berhati hati dalam menetapkan belanja prioritas.

Hal ini diutarakan Yacob saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (17/11/2023). Yacob juga berbicara banyak hal, termasuk disiplin pegawai.

“Mudah-mudahan pimpinan OPD sudah menerima dan sudah dikaji bersama dengan kasubag perencanaan dan eselon 3 serta eselon 4. Penurunan pagu anggaran harus membuat OPD lebih selektif,” harap Yacob.

Baca juga:  Dominggus Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKI Betel Bremi, Sumbang 500 Sak Semen

Ia menjelaskan, penurunan pagu anggaran terbilang sangat signifikan. Penurunan ini perlu dikaji oleh semua OPD. Agar bisa ditetapkan program yang prioritas dan efisien.

“Saya sudah mendapatkan informasi bahkan melihat sendiri bahwa ada OPD yang gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hampir tidak dibayarkan. Semua ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

Baca juga:  Hermus Indou Lepas Tim Safari Ramadhan, Tahun ini Jangkau 10 Titik

Fonataba meminta pimpinan OPD segera melakukan kajian untuk prioritas kegiatan dan prioritas pembiayaan program. Sehingga bisa mendapatakan informasi untuk menetapkan pagu definitif.

Hal berikutnya yang jadi penekanan Yacob, yaitu tanda tangan elektronik. Pimpinan OPD diwajibkan untuk membuat tanda tangan elektronik terutama Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA), penjabat pembuat SPM, dan PPTK.

Baca juga:  Kabar Baik! Papua Barat Sudah Lewati Puncak Gelombang 3 Corona

“Karena di tahun 2024 kita sudah bekerja dengan sistem elektronik. Nanti koordinasi dengan BKD, Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” katanya.

Yacob juga menyinggung soal OPD yang penjabat eselon tiga dan esalon empatnya lowong. Ia mengatakan agar BKD dapat segera diinventarisir dan melapor ke gubernur untuk melakukan pengisian formasi yang kosong untuk efektivitas kinerja. (LP12/red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam...

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...