MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima kunjungan delegasi Australia dan tim SKALA di Manokwari. Pertemuan itu membahas 4 sasaran kerja sama terkait penguatan data, pelayanan dasar, Otonomi Khusus (Otsus), hingga inklusi sosial.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat kami menyambut baik kehadiran delegasi Australia dan tim SKALA di Manokwari,” ujar Plh Sekda Papua Barat, Syors Albert Ortissanz Marini di Manokwari, Selasa (2/6/2026).

Syors mengatakan kunjungan itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama pembangunan daerah. Kerja sama tersebut diarahkan agar pembangunan Papua Barat berbasis data, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat dan program SKALA membahas 4 sasaran utama kerja sama. Sasaran itu meliputi penguatan data dan analisis, standar pelayanan minimal (SPM), Otsus, serta inklusi sosial, dan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).

Konselor Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia Joana O’Shea mengaku terkesan karena pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua. Dia menilai kerja sama yang dibangun dengan Pemprov Papua Barat menunjukkan komitmen terhadap pembangunan inklusif.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan pembangunan benar-benar berbasis data dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sasaran pertama berkaitan dengan penguatan data dan analisis. Fokus ini melibatkan Bappeda Papua Barat serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data.

Mewakili Kepala Bappeda Papua Barat, Kepala Bidang Data Mervin Arison Asmuruf mengatakan kolaborasi bersama SKALA membantu penguatan sistem data pembangunan daerah. Dia menyebut dukungan itu berdampak pada kualitas data yang digunakan pemerintah daerah.

“Kolaborasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas data pembangunan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Papua Barat Zaenal Fanumbi. Dia menyebut dukungan SKALA dirasakan dalam mendorong implementasi program Satu Data Indonesia di Papua Barat.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samuel Aronggear memaparkan progres pemetaan data pemerintahan. Dia menyebut pemetaan data tersebut masih membutuhkan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Sasaran kedua menyasar penguatan SPM, terutama pada sektor pelayanan dasar. Fokus ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat Legius Wanimbo menyebut dukungan Kedutaan Besar Australia melalui SKALA telah berjalan baik. Dia menilai dukungan itu menjadi salah satu success story dalam mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Sasaran ketiga berkaitan dengan Otsus. Tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebut membutuhkan harmonisasi program agar manfaat Otsus dirasakan masyarakat.

Kepala Biro Otsus Setda Papua Barat Abner Singgir menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Otsus. Dia mengatakan sasaran Otsus harus diarahkan agar tidak kehilangan arah.

“Perlu harmonisasi dan kolaborasi agar sasaran Otsus berjalan semestinya dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap Abner.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Alwan Rimosan mengusulkan kerja sama lebih luas di bidang kesehatan. Dia mendorong skema sister hospital untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Papua Barat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat Sudjanti Kamat menyebut kegiatan kolaboratif bersama SKALA membantu peningkatan kapasitas sektor pendidikan. Dia menilai dukungan tersebut memberi ruang penguatan program pendidikan di daerah.

Adapun sasaran keempat yakni Inklusi sosial dan GEDSI. Sasaran ini mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat berharap kerja sama dengan delegasi Australia dan Tim SKALA tidak berhenti pada pertemuan formal. Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat hingga kampung-kampung. (LP14/red)