MANOKWARI,Linkpapua.com – Dinas Dukcapil Papua Barat tengah berupaya melakukan re-validitasi data orang asli Papua (OAP). Pendataan dimaksudkan agar dana otsus lebih tepat sasaran.

Hal ini menjadi salah satu inti pertemuan pada rapat kerja di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (6/12/2024). Raker dibuka oleh Asisten III Pemprov Papua Barat Otto Parorongan.

Otto mengatakan, pendataan OAP merupakan hak dasar. Ini merupakan bagian dari akses layanan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, bantuan sosial dan pengembangan sesuai dengan amanat otsus.

“Data yang akurat tentang OAP menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam pemanfaatan dana otsus. Karena variabel dari perhitungan dana otsus adalah data OAP yang akurat,” ujarnya.

Parorongan mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan OAP menggunakan Sistem Aplikasi Informasi Kependudukan (SAIK).

Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Ria Maria Come mengatakan bahwa aplikasi SAIK merupakan sistem aplikasi Dukcapil yang digunakan dalam pendataan OAP. Dijelaskan bahwa dalam sistem SAIK pendataan berdasarkan marga/suku.

“Kami memang betul-betul menginisiasi pendataan OAP melalui aplikasi SAIK. Sehingga kita inginkan jumlah data OAP yang akurat di Papua Barat. Data ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam kebijakan-kebijakan mengenai OAP terutama dalam penentuan besarnya dana otsus,” jelasnya.

Ria menjelaskan dalam pendataan ini pihaknya melibatkan MRP, dewan adat dan kepala suku. Ria menyebut bahwa wewenang dukcapil hanya mengeluarkan aplikasinya sedangkan legalitas marga merupakan wewenang MRP.

“Kami akan meminta legalitas marga dari MRP. Dari marga yang sudah terdaftar Manokwari sekitar 2000-an marga dan itu belum semuanya. Sementara berjalan MRP baru melakukan pendataan marga karena baru ada kesepakatan antara dewan adat dan MRP,” Tuturnya

Ria mengatakan bahwa pendataan OAP ini di targetkan rampung pada Maret 2025. Disebut karna pihaknya menggunakan sistem SAIK sehingga prosesnya cepat.

“Walaupun kami mendapatkan kendala selama pendataan dilapangan terutama kendala jaringan dan anggaran. Karena dalam pendataan kami juga melakukan pendataan identitas lainnya seperti perekaman KTP L, surat-surat, sertifikat. Hal ini kami lakukan dibarengi dengan pendataan OAP dalam sistem SAIK,” Katanya

Ria membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan bimtek kepada petugas-petugas yang akan melakukan pendataan. Dia berharap bantuan tidak hanya dari pemerintah tapi dari lintas sektor terkait agar dalam pendataan OAP ini dapat diselesaikan sesuai target.(LP14/red)