JAYAPURA, Linkpapua.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh Papua juga mengecam perilaku korup orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu.
Sekretaris Umum Sinode Kingmi Papua, Jones Wenda, mengatakan judi merupakan penyakit sosial yang tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang pemimpin daerah. Menurutnya, Lukas harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
“Kami dari tokoh gereja sudah beberapa kali berbicara soal judi ke publik, kami sampaikan bahwa pejabat di Papua ini tidak boleh main judi karena dia seharusnya sebagai teladan,” kata Jones, Minggu (25/9/2022).
Jones menilai, jika pemimpinnya melakukan hal yang tidak benar, maka akan diikuti masyarakat. Dirinya juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan menghormati proses hukum yang ada.
Sementara itu, tokoh gereja Papua, Pendeta Albert Yoku, mengemukakan tindak pidana korupsi yang melibatkan Lukas adalah masalah pribadi. Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa tiap pejabat harus ingat Sang Pencipta.
“Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat ia dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan, ia harus ingat dengan Tuhan dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku di NKRI,” tegas Alberth di Sentani, Jayapura, Sabtu (24/9/2022).
Selain itu, kata Pendeta Albert, masyarakat diimbau untuk tidak menghalang-halangi proses hukum yang saat ini tengah dilaksanakan KPK. Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura itu meyakini lembaga antirasuah akan bersikap profesional sebagaimana telah ditunjukkan terhadap para bupati di Papua yang terlibat korupsi.
Albert menambahkan agar setiap tokoh mampu menjaga profesionalitas dan berlaku kooperatif untuk menyelesaikan kasus hukum. Masyarakat pun diajak untuk tidak menghalang-halangi dan menghormati proses hukum agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya.
Di tempat terpisah, tokoh pemuda Papua, Martinus Kasuay, mendukung penuh langkah KPK memeriksa kasus korupsi yang menjerat Lukas. Menurutnya, siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Pria yang juga menjabat sebagai Barisan Merah Putih menilai kasus korupsi Lukas murni penegakan hukum. Oleh sebab itu, kasus tersebut tidak terkait politisasi maupun kriminalisasi. “Kasusnya murni kaitannya dengan hukum,” terang Martinus.
Dirinya juga mengimbau masyarakat Papua agar mampu memahami proses hukum yang sedang berjalan agar kasus korupsi tersebut dapat terang benderang.
“Penegakan hukum kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe harus dituntaskan karena Indonesia merupakan negara hukum,” pungkas Martinus.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan Lukas dengan nilai yang fantastis. Salah satunya pembelian jam tangan bernilai sekitar Rp550 juta. Selain itu, PPATK juga menemukan dugaan Lukas telah menyetorkan secara tunai uang sejumlah Rp560 miliar ke kasino.
Kritik terhadap Lukas juga datang dari Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurutnya, sejak Papua dipimpin Lukas, anggaran dari pemerintah pusat sebanyak Rp500 triliun juga tidak menjadi apa-apa.
“Sejak zaman Pak Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih itu tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya. Yang dana dari Otsus (Otonomi Khusus) banyak dikorupsi seperti ini, tentu tidak semuanya, tapi banyak dikorupsi,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menerangkan terdapat sejumlah kasus yang menjerat Lukas. Pertama, Alokasi janggal anggaran khusus untuk pimpinan Pemprov Papua yang mencapai ratusan miliar. Kedua, dugaan penyelewengan anggaran PON 2021 yang digelar di Papua. Terakhir, Lukas diduga punya manajer khusus untuk pencucian uang. (*/Red)
