TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara menegaskan pembangunan pelabuhan dan bandara menjadi prioritas pemerintah daerah. Proyek strategis ini sebelumnya sempat tertunda di masa pemerintahan lalu.
Hal itu disampaikan Joko dalam sosialisasi hasil feasibility study (FS) pembangunan pelabuhan dan bandara. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati SP 3, Distrik Manimeri, Senin (8/9/2025).
“Pelabuhan adalah impian masyarakat Bintuni, dan itu wajib hukumnya. Karena sudah tercantum dalam visi dan misi kami,” ujar Joko Lingara yang akrab disapa Joling saat sesi tanya jawab.
Joko juga memerintahkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat tahapan pembangunan. Pokja ini akan berisi perwakilan dari Dinas PUPR, Bappeda, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan instansi teknis lainnya.
“Kita libatkan semua pihak supaya tahapan pembangunan ini bisa berjalan serentak dan sinkron. Jangan kerja sendiri-sendiri,” tambahnya.
Plt Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dishub Teluk Bintuni, Marten Kilonresi, memastikan Pokja terbentuk dalam waktu satu minggu. Ia menegaskan draft keanggotaan segera disusun bersama dinas teknis terkait.
“Kami akan segera menyusun draft keanggotaan Pokja yang mencakup dinas teknis seperti PUPR, Dishub, Bappeda, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta pihak terkait dari sektor pelabuhan dan bandara,” ungkap Marten.
Marten menjelaskan tahapan selanjutnya mencakup penyusunan master plan, amdal, dan detail engineering design (DED). Dia menekankan pelepasan lahan sangat krusial agar izin pembangunan dari pemerintah pusat bisa keluar.
“Kita juga akan susun estimasi kebutuhan anggaran pokja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan hasilnya akan kami laporkan ke Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap pembangunan pelabuhan dan bandara menjadi titik balik ekonomi Bintuni. Infrastruktur ini diproyeksikan meningkatkan distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan membuka peluang investasi baru di Papua Barat. (LP5/red)
