Lindungi Aset Migas, SKK Migas-KKKS PEP Gandeng Kejari Sorong

Published on

SORONG, LinkPapua.com – SKK Migas dan KKKS Pertamina EP Papua Field (PEP Papua) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong menyangkut penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini diharapkan mendorong penguatan iklim investasi sektor migas.

Penandatanganan kesepakatan kerja sama digelar di ruang rapat resto Marina Sorong, Selasa (7/2/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, serta General Manajer Pertamina EP Zona 14 Papua Field yang diwakili Manager Papua Field, Muslim Nugraha, bersama tim.

Baca juga:  BPS: Ekspor Papua Barat Anjlok 27,51% di Januari 2026

Manager Papua Field, Muslim Nugraha, dalam paparan menyampaikan perkembangan aktivitas produksi hulu migas. Dia menyebutkan, kegiatan Program Pengembangan Masyarakat (PPM)/CSR di area Kepala Burung dan tantangan industri hulu migas di tanah Papua, baik teknis maupun nonteknis, yang kompleks.

“Situasi yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina EP yang seluruh asetnya merupakan aset milik negara. Tuntutan, gugatan, ataupun klaim dari pihak ketiga menjadi dinamika tersendiri dalam menjalankan aktivitas operasi produksi migas. Kami berharap kerja sama yang dibangun dengan Kejaksaan Negeri Sorong dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memenuhi kaidah hukum, sehingga kelancaran operasi hulu migas dapat berjalan lancar sehingga tercipta iklim investasi positif industri hulu migas di Tanah Papua,” kata Muslim.

Baca juga:  Akhir 2025, Inflasi Papua Barat dan Papua Barat Daya Sama-Sama Naik

Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, menyambut baik kerja sama dengan SKK Migas-Pertamina EP.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat membantu negara dalam menciptakan iklim investasi industri hulu migas yang kondusif dan mempercepat pemenuhan target produksi migas nasional dari wilayah timur Indonesia,” ungkap Rizal.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Subagyo, menyampaikan dukungan kolaborasi yang baik dengan instansi dan pemangku kepentingan di wilayah Pamalu. Dia mengatakan, penanganan masalah hukum untuk kelancaran operasional hulu migas sangat dibutuhkan.

Baca juga:  September 2021, Kontribusi Industri Hulu Migas Lampaui Target

Lewat kerja sama ini visi menjaga energi dengan target peningkatan produksi 1 juta bopd dan 12 bscfd pada tahun 2030 diyakini bisa terpenuhi.

“Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan penemuan lapangan migas baru serta menciptakan citra positif hulu migas yang berdampak multiplier effect bagi perekonomian lokal, mengingat kegiatan ekslplorasi migas bersifat “high risk high return” tutup Subagyo. (*/red)

Latest articles

Direktur BPJS Kesehatan Resmikan Gedung KRIS-ICU Standar RSUD Fakfak

0
FAKFAK, LinkPapua.id – Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Vetty Yulianty Permanasari meresmikan Gedung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Ruang Intensive Care Unit (ICU)...

More like this

OJK Optimalkan SLIK, Perkuat Akses Pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk...

OJK Edukasi 219 Ribu Warga Papua Barat dan PBD, Perkuat Literasi Keuangan-Pelindungan Konsumen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD)...

OJK: Sektor Jasa Keuangan Papua Barat-Papua Barat Daya Stabil, Dukung Pertumbuhan Ekonomi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan di Papua Barat...