Tren Pelanggaran Disiplin Prajurit Naik, Pangdam Kasuari Minta PM Bertindak Tegas

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com- Pangdam XVIII Kasuari meminta Kepolisian Militer (PM) menindak tegas prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin tata tertib dan pidana. Pangdam menyebut pelanggaran disiplin prajurit masih tinggi.

“Upaya penegakan hukum dan ketertiban prajurit menjadi hal yang sangat penting, sebab berdasarkan laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer di tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibanding tahun 2021,” terang Pangdam pada Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi 2023 di Lapangan Makodam XVIII Kasuari, Rabu (8/3/2023).

Dari kasus kasus yang melibatkan prajurit, pelanggaran disiplin dan tata tertib masih cukup menonjol. Tren pelanggaran disiplin meningkat sebesar 50,6 persen.

Baca juga:  Legislator Papua Barat Sarlota Matani Dorong Perempuan Berwirausaha, Serahkan Bantuan Rp10 Juta

“Adapun pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen di tahun 2022,” ungkap Pangdam.

Atas semua catatan ini kata Pangdam, menjadi alasan dilakukan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi. Operasi ini sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI.

Pangdam menerangkan, pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi akan digelar sepanjang tahun 2023, dalam bentuk operasi mandiri, maupun operasi gabungan sesuai wilayah Hukum masing-masing. Adapun sasarannya ialah pertama, meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin dan tata tertib di manapun berada. Mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di Masyarakat.

Baca juga:  Tanpa Seremonial, PKK-Dekranasda Papua Barat Pilih Refleksi Awal Tahun

Pangdam XVIII menambahkan dalam mewujudkan itu, pihaknya terus melakukan sinergitas dengan aparat kepolisian dan pemerintah agar terus menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

“Intinya, sinergitas, soliditas TNI dan Polri, itulah yang paling utama dan terutama dalam mengawal kedaulatan Negera. Di samping itu memastikan kepatuhan hukum, ketertiban bermasyarakat itu selalu menjadi pegangan hidup,” tukasnya.

Dukungan Dari Polda Papua Barat

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan siap mendukung pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2023. Daniel sepakat bahwa TNI dan Polri harus menjadi contoh kepatuhan hukum di masyarakat.

Baca juga:  Babak Baru Program NSH, SKK Migas Resmikan Pos Inap di Tomu

“Kami jajaran Polda Papua Barat menyambut baik operasi Yustisi, dan penegakan hukum ini. Saya kira TNI dan Polri menjadi contoh di masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum,” ujar Daniel.

Menurut Daniel, operasi ini akan dilakukan secara menyeluruh. Operasi ini akan menjadi simbol bahwa TNI dan Polri memang tunduk pada ketentuan hukum.

“Saya (Kapolda) hadir bersama Pangdam menandakan bahwa kepatuhan ini menjadi nafas kita dan soliditas ini menjadi identitas kita TNI dan Polri,” pungkasnya. (*)

Latest articles

Papua Barat Lepas 20 Peserta MTQ Korpri Nasional, Bawa Target Perbaikan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melepas 20 peserta untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional ke-8 di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan...

More like this

Papua Barat Lepas 20 Peserta MTQ Korpri Nasional, Bawa Target Perbaikan Prestasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melepas 20 peserta untuk mengikuti MTQ...

Gubernur Dominggus Buka Pameran UMKM Papua Barat, Dorong Produk Lokal Jadi Raja di Rumah Sendiri

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka Pameran UMKM Papua Barat 2026...

Gubernur Papua Barat: 1 Agustus Seharusnya Atribut HUT Kemerdekaan RI Sudah Terpasang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyoroti belum terpasangnya baliho dan spanduk...