Populasi Non-OAP Makin Besar di PBD, Gempha Minta Pemprov Lakukan Penertiban

Published on

SORONG, Linkpapua.com– Sekjen DPD Gempha Papua, Yeheskel Kalasuat menyoroti kian besarnya populasi para pendatang ke Tanah Papua dalam beberapa tahun terakhir. Yeheskel mengusulkan agar ada e-KTP sementara untuk warga non asli Papua.

“Terlihat populasi kependudukan OAP terlihat sedikit berbanding saudara non OAP. Ini menunjukkan bahwa orang-orang non Papua semakin banyak datang ke Papua dan melebihi jumlah penduduk OAP,” terang Yeheskel, Sabtu (13/4/2024).

Karena itu perlu ada penertiban data kependudukan di Tanah Papua. Salah satunya menerbitkan e-KTP sementara sebagai langkah administrasi kependudukan bagi orang-orang yang datang ke Papua, terutana di Papua Barat Daya.

Baca juga:  Alfons Manibui Kunci 26.238 Suara di Teluk Bintuni

Menurut Yeheskel, jika tidak dilakukan penertiban, populasi pendatang yang tak terkendali akan menimbulkan masalah sosial di Tanah Papua.

“Orang-orang dari luar Papua sewenang-wenang berbondong-bodong masuk ke tanah Papua dengan mudah. Hal tersebut menjadi keresahan dan berpotensi menyingkirkan OAP. Bagi saya ini bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Atau bentuk pembunuhan besar-besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras (kejahatan genosida),” paparnya.

Baca juga:  Kapolda Papua Barat Ajak Semua Elemen Jaga Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru

Yeheskel menjelaskan, Pemprov Papua Barat Daya harus mengatur keberadaan warga non-OAP. Salah satunya dengan mengeluarkan e-KTP sementara bagi orang-orang yang datang dari luar Papua.

Pemprov diminta bersenergi dengan pemerintah kota/kabupaten agar bisa dilakukan secara terencana.

“Ditinjau dari aspek demografi ke tiga wilayah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sebab terlihat populasi kependudukan orang asli Papua kalah jumlah dengan non orang asli Papua,” jelasnya.

Baca juga:  KSAD: Kejar dan Tindak Tegas Pelaku Penembakan di Elelim Papua

Selain itu, selama ini terlihat para pendatang dengan mudah mendapatkan e-KTP Papua. Mereka rata-rata hanya butuh seminggu tinggal di Papua dan sudah bisa mendapatkan e-KTP.

“Karena itu kami mengusulkan Pemprov PBD segera mengambil langkah penegakan serius. Kalau tidak akibatnya peluang kerja masyarakat asli Papua semakin menipis,” imbuhnya.(LP10/Red)

Latest articles

Pemkab Pegaf Luncurkan Arfak Koneksi, Koperasi Kampung Disiapkan Jadi Motor Ekonomi...

0
PEGAF, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, meluncurkan inovasi Arfak Koneksi (Kolaborasi Koperasi dan Ekonomi Terintegrasi) untuk memperkuat ekonomi masyarakat...

More like this

Ground Breaking Alun-Alun Rumah Kaki Seribu, Hermus: Tingkatkan Kualitas Ruang Publik Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membangun Alun-Alun Rumah Kaki Seribu di Jalan...

Bupati Hermus Buka FASI III BKPRMI Papua Barat, Jadi Wadah Cetak Generasi Qurani Berakhlak Mulia

MANOKWARI, Linkpapua.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)...

Pertamina Patra Niaga Mulai Operasikan SPBU di Koperasi Nelayan Merah Putih di Kampung Sima Nabire

MANOKWARI, Linkpapua.id- Pertamina Patra Niaga secara resmi mengoperasikan SPBU Nelayan melalui Koperasi Nelayan Merah...