Mamberob Rumakiek Akui Ada Kendala Pelimpahan Kewenangan dari Pemprov PB ke PBD

Published on

Manokwari, linkpapua.com- Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat Mamberob Y Rumakiek mengakui masih terdapat kendala dalam proses pelimpahan kewenangan dari Pemprov Papua Barat ke Papua Barat Daya (PBD). Kendala itu berkaitan dengan lokus beberapa program PBD yang secara administratif masih dipegang Pemprov PB.

Mamberob mengatakan telah bertemu dengan Pj Gubernur PBD untuk mengkaji hal ini. Poinnya kata dia, harus ada pertemuan bersama antara kedua kepala daerah untuk menyatukan persepsi.

Baca juga:  BMKG : Waspada cuaca ekstrem Papua Barat Sabtu-Minggu

“Memang dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Papua Barat Daya, disampaikan sedikit ada kendala dalam pelaksanaan pemerintahan terutama berkaitan dengan pelimpahan sejumlah kewenangan yang harus dilakukan di Papua Barat Daya. Karena ada sejumlah program yang berlokasi di Papua Barat Daya namun masih tertuang dalam dokumen Papua Barat. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus diikuti dengan penjabaran agar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berjalan sesuai dengan dasar tersebut,” ujar Mamberob, Kamis (9/3/2023).

Baca juga:  Pemkab Manokwari Siapkan Pembangunan Alun-alun Rumah Kaki Seribu, Masih Tahap Lelang

Dikatakannya, kendala itu tak sampai membuat program menjadi vakum. Bagi Mamberob, ini hanyalah dinamika biasa yang merupakan dampak dari pemekaran daerah yang harus diselesaikan bersama.

“Kedua kepala daerah tersebut harus duduk bersama menyelesaikan agar tidak berlarut-larut. Pasalnya jika tidak diselesaikan lalu program tersebut tidak terealisasi tentu masyarakat yang merasakan dampaknya. APBD tahun 2023 sudah berjalan bahkan ini sudah bulan Maret sehingga harus cepat direspons,” terang dia.

Baca juga:  Kapolres Mansel: Hindari Reaksi Negatif Selama Operasi Ketupat

“Tentu untuk perhitungan APBD 2024 juga harus mulai dihitung. Sehingga pelimpahan kewenangan tersebut harus segera dilakukan agar Pj gubernur Papua Barat Daya bisa melaksanakan kerja-kerja sesuai dengan apa yang tertuang dalam APBD,”tambah dia.

Mamberob mengungkapkan persoalan tersebut masih menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagai senator yang berasal dari daerah pemilihan Papua Barat. Dia meminta jika kondisi ini berlarut-larut maka Kementrian Dalam Negeri perlu terlibat dalam penyelesaiannya.(LP3/Red)

Latest articles

‎Pasien Batu Ginjal Akui Terbantu JKN, Tak Ada Biaya Tambahan Selama...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Ahmad Shabir (46), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat,...

More like this

‎Pasien Batu Ginjal Akui Terbantu JKN, Tak Ada Biaya Tambahan Selama Perawatan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ahmad Shabir (46), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan...

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...