MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan komitmennya mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026. Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan partisipasi semua elemen masyarakat agar pembangunan tidak meninggalkan siapa pun.
Musrenbang yang meliputi Musrenbang Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD 2026, dan Musrenbang Otsus ini digelar di Aston Niu Hotel, Manokwari, sejak 14 hingga 16 Mei 2025, dengan melibatkan pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten di Papua Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menyebut forum musrenbang sebagai wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah secara partisipatif.
“Sebagai sebuah forum partisipatif, musrenbang mencerminkan semangat gotong royong dan kebhinekaan kita sebagai bangsa indonesia. Di sini, suara dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, hingga kelompok-kelompok masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya, Rabu (15/5/2025).
Dia menyoroti bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan dan peluang bagi Papua Barat. Karena itu, diperlukan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan fondasi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
Beberapa prioritas yang ditekankan antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan kearifan lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan lintas generasi.
Tak kalah penting, Dominggus mendorong pelestarian identitas dan budaya lokal Papua Barat, serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.
Menurutnya, pembangunan harus inklusif, tidak boleh ada yang tertinggal. Perlu perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
“Saya harap melalui musrenbang ini, kita dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang tidak hanya komprehensif dan realistis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua Barat,” katanya. (LP14/red)
