Pemprov Papua Barat Serahkan Ranperda RPJMD ke DPR, Target IPM-IMM Meningkat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 ke DPR Papua Barat. Ranperda ini menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM).

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun.

Turut hadir Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua I Petrus Makbon. Sejumlah anggota dewan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta Sekda Ali Baham Temongmere juga hadir.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Sidak Pasar, Pastikan Harga Bapok Stabil Jelang Lebaran Idulfitri

Selain itu, tampak hadir perwakilan MRPB, jajaran Forkopimda, akademisi, dan instansi vertikal Papua Barat. Forum ini menjadi momen penting arah pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Dominggus menyebut Ranperda RPJMD disusun berdasarkan visi-misi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat Papua Barat. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJPN.

Baca juga:  56 SMK di Papua Barat Dapat Dana Prakerin, Anggarannya Bervariatif

Dominggus menegaskan komitmennya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada ekonomi berbasis produk lokal.

Target utama RPJMD 2025-2030 adalah peningkatan IPM dan IMM Papua Barat. Kedua indikator ini jadi tolok ukur kualitas pembangunan manusia di daerah.

Dia juga menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Penegakan hukum dan integritas akan jadi pijakan utama.

“Hal itu akan diperkuat dengan nilai-nilai adat dan agama sehingga masyarakat Papua Barat akan menjadi subjek pembangunan yang mandiri dengan berdiri di kaki sendiri,” ujarnya.

Baca juga:  Hari Menanam Pohon, Pangkogabwilhan III Pimpin Tanam 1.500 Mangrove di Pantai Manokwari

Menurutnya, penyerahan Ranperda RPJMD ke DPR Papua Barat adalah bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Dia berharap pembahasan dokumen itu bisa dilakukan secara konstruktif dan tepat waktu.

“Persetujuan bersama DPR merupakan syarat administrasi untuk memastikan bahwa peraturan gubernur dapat digunakan dan menjadi acuan besar terhadap pembangunan lima tahun ke depan,” katanya. (LP14/red)

Latest articles

Gondol Uang-Laptop Usai Bobol Kios di Pasir Putih Manokwari, 2 Pelaku...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kios di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kedua pelaku diduga membobol kios lalu menggondol uang tunai dan...

More like this

Kantah Kaimana Rampungkan Program PTSL Untuk 125 Bidang Tanah Warga di Kampung Sisir

KAIMANA, Linkpapua.id– Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kaimana telah menyelesaikan tahapan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah...

Hadiri Perpisahan TK Kuntum PKK, Bupati Hasan Pesan Jadilah Generasi Kaimana yang Hebat

KAIMANA, Linkpapua.id– TK Kuntum PKK Kabupaten Kaimana menggelar acara perpisahan dengan 70 anak yang...

Polresta Manokwari Amankan Dua Pelaku Pencurian Kios, Laptop dan Uang Tunai Disita

MANOKWARI, Linkpapua.id-Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polresta Manokwari berhasil mengungkap kasus pencurian...