Pemprov Papua Barat Serahkan Ranperda RPJMD ke DPR, Target IPM-IMM Meningkat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 ke DPR Papua Barat. Ranperda ini menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM).

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun.

Turut hadir Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua I Petrus Makbon. Sejumlah anggota dewan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta Sekda Ali Baham Temongmere juga hadir.

Baca juga:  Sah! DPR Papua Barat Tetapkan 3 Raperdasi

Selain itu, tampak hadir perwakilan MRPB, jajaran Forkopimda, akademisi, dan instansi vertikal Papua Barat. Forum ini menjadi momen penting arah pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Dominggus menyebut Ranperda RPJMD disusun berdasarkan visi-misi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat Papua Barat. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJPN.

Baca juga:  Waterpauw Respons Aksi Blokade di Kompleks Perumahan Gubernur: Tidak Elok

Dominggus menegaskan komitmennya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada ekonomi berbasis produk lokal.

Target utama RPJMD 2025-2030 adalah peningkatan IPM dan IMM Papua Barat. Kedua indikator ini jadi tolok ukur kualitas pembangunan manusia di daerah.

Dia juga menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Penegakan hukum dan integritas akan jadi pijakan utama.

“Hal itu akan diperkuat dengan nilai-nilai adat dan agama sehingga masyarakat Papua Barat akan menjadi subjek pembangunan yang mandiri dengan berdiri di kaki sendiri,” ujarnya.

Baca juga:  Dominggus Tepis Isu Permintaan Dana Pelantikan Gubernur, Minta OPD Dirugikan Lapor Polisi

Menurutnya, penyerahan Ranperda RPJMD ke DPR Papua Barat adalah bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Dia berharap pembahasan dokumen itu bisa dilakukan secara konstruktif dan tepat waktu.

“Persetujuan bersama DPR merupakan syarat administrasi untuk memastikan bahwa peraturan gubernur dapat digunakan dan menjadi acuan besar terhadap pembangunan lima tahun ke depan,” katanya. (LP14/red)

Latest articles

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pegunungan Meiyakh dan Kabupaten Puncak Arfak tidak...

More like this

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10 Distrik Harus Disiapkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi...

Musprov PORDI Papua Barat Jadi Momentum Regenerasi Kepemimpinan, Haryono Calon Tunggal Ketua

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pengurus Provinsi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Papua Barat menggelar Musyawarah...

Papua Barat Kerja Sama Lintas Provinsi Kendalikan Malaria di Perbatasan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memperkuat kerja sama lintas provinsi dengan...