MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2025 senilai Rp3,56 triliun. Target pendapatan daerah naik 2,75 persen dari APBD induk 2025.

“Penyerahan dokumen KUA dan PPAS merupakan wujud komitmen pemerintah mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dominggus.

Penyerahan dokumen digelar dalam rapat paripurna masa sidang III di Hotel Aston Niu, Manokwari, Jumat (26/9/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor, dihadiri Wakil Ketua I Petrus Makbon, anggota DPRP, dan pimpinan OPD Papua Barat.

Dominggus menjelaskan perubahan KUA-PPAS dilakukan dengan sejumlah pertimbangan strategis. Penyesuaian ini merespons dinamika nasional yang berdampak pada fiskal daerah agar anggaran tetap realistis dan bisa diimplementasikan secara optimal.

Dia menegaskan penyesuaian juga dilakukan untuk menghadapi kebutuhan pembangunan baru yang kerap muncul. Pemerintah ingin belanja daerah lebih efektif dan efisien dalam mencapai target RPJMD dan renstra perangkat daerah.

“Pemerintah daerah harus selalu siap untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Dominggus menyebut APBD perubahan juga diarahkan pada pembangunan prioritas. Fokusnya meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial akibat inflasi.

Postur APBD perubahan mencatat pendapatan Rp3,56 triliun, terdiri dari PAD Rp 391,46 miliar, pendapatan transfer Rp3,42 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp135,54 miliar. Belanja daerah sebesar Rp3,70 triliun dengan rincian belanja operasi Rp2,33 triliun, belanja modal Rp465,69 miliar, belanja tak terduga Rp60 miliar, dan belanja transfer Rp1,44 triliun.

Sementara itu, pembiayaan daerah mengalami kenaikan 33,94 persen dari APBD induk 2025. Sisa lebih perhitungan anggaran 2024 tercatat Rp133,94 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan nihil.

Dominggus mengapresiasi peran DPRP sebagai mitra strategis pemerintah. Dia menilai kolaborasi harmonis eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua Barat.

“Saya berharap agar pembahasan dokumen perubahan KUA dan PPAS dilakukan secara konstruktif dan menghasilkan rumusan terbaik bagi kepentingan rakyat, saran dan pertimbangan dewan akan kami terima,” ucapnya. (LP14/red)