MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Amanat Sejahtera menilai RAPBD Perubahan Papua Barat 2025 belum berpihak pada pembangunan. Mereka menyoroti porsi belanja rutin yang terlalu besar dibanding belanja modal.
“Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan bahwa Perubahan RAPBD 2025 harus diarahkan untuk mereorientasi belanja dari rutin-administratif menuju produktif dan pro-rakyat, memastikan transparansi belanja hibah dan bantuan keuangan yang totalnya hampir Rp1,18 triliun. Mengutamakan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua Barat. Meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD,” ujar juru bicara fraksi, Fahry Tura, dalam rapat paripurna di Manokwari, Selasa (30/9/2025).
Fahry menyebut porsi belanja operasi sebesar Rp2,19 triliun atau 58,3% terlalu dominan dibanding belanja modal yang hanya Rp465,69 miliar atau 12,3%. Padahal, Papua Barat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, belanja hibah Rp267,13 miliar dan bantuan keuangan Rp917,89 miliar diminta dijelaskan secara transparan. Fraksi juga menyoroti belanja sosial yang hanya Rp3,77 miliar, dinilai kecil untuk persoalan kemiskinan, stunting, dan kesehatan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Papua Barat masih sangat bergantung pada transfer pusat sebesar Rp3,04 triliun atau 83,7% dari total pendapatan Rp3,63 triliun. PAD hanya Rp457,86 miliar atau 12,6% dari pendapatan daerah.
“Ketergantungan pada transfer pusat sangat tinggi. Fraksi mendorong pemerintah provinsi lebih serius meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak kendaraan, pajak bahan bakar, retribusi jasa umum, serta peningkatan kinerja BUMD. Target PAD sebesar Rp457,86 miliar perlu dikawal dengan realisasi yang konsisten, karena tren tahun-tahun sebelumnya selalu di bawah target,” kata Fahry.
Fraksi juga menyoroti penerimaan pembiayaan yang hanya bersumber dari SiLPA 2024 sebesar Rp133,94 miliar. Menurut mereka, besarnya SiLPA menunjukkan perencanaan dan penyerapan anggaran 2024 tidak optimal.
“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan program-program apa saja yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan sisa anggaran sebesar itu. Prioritas pembangunan fraksi mendukung 3 prioritas yang disampaikan pemerintah yaitu, penyesuaian proyeksi pendapatan, penguatan program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif,” beber Fahry.
Di bidang pendidikan, fraksi meminta anggaran benar-benar menyentuh fasilitas sekolah di pedalaman, ketersediaan guru, serta beasiswa anak asli Papua Barat di kota studi dalam dan luar negeri. Sementara di bidang kesehatan, mereka menekankan penanggulangan stunting, gizi buruk, malaria, dan TBC.
Fraksi juga menekankan agar belanja infrastruktur Rp346,10 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi benar-benar diarahkan membuka akses ekonomi masyarakat adat dan petani lokal. Bukan hanya sekadar proyek yang menguntungkan kontraktor. (LP14/red)
