DPR Papua Barat Matangkan Raperdasi Pariwisata, Masyarakat Adat Akan Terlibat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPR Papua Barat memastikan masyarakat adat akan dilibatkan dalam raperdasi rencana induk kepariwisataan (RIP). Keterlibatan ini disebut penting karena pengembangan pariwisata berada di wilayah mereka.

“Masyarakat lokal pastinya akan dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan karena tempatnya adalah di wilayah mereka. Jadi secara tidak langsung masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat besar dari pengembangan kepariwisataan,” kata Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Amin Ngabalin usai memimpin rapat di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Rabu (1/10/2025).

Baca juga:  Menuju Transformasi Kesehatan, Dinkes PB Tetapkan 6 Pilar Hasil Rakerkesda

Amin menjelaskan dalam raperdasi RIP terdapat pasal tambahan soal masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Menurutnya, aturan ini sekaligus bentuk keberpihakan agar manfaat pariwisata juga dirasakan langsung masyarakat lokal.

Selain itu, Amin menegaskan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, DPR Papua Barat melibatkan 23 OPD untuk menyatukan pikiran dan memperkuat isi raperdasi sebelum disahkan.

“Tetapi yang terpenting adalah pariwisata harus holistik, tidak bisa berdiri sendiri. Karenanya memerlukan kerja sama dan hari ini ada 23 OPD dalam menyatukan pikiran dan memboboti raperdasi agar dikemudian hari setelah disahkan impelemtasinya menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Baca juga:  Dana Desa Tahap II Mengalir ke 107 Kampung, 56 Kampung Masih Tunggu Laporan

Dia menambahkan draf raperdasi ini akan dikonsultasikan ke Kemendagri sebelum masuk ke pembahasan KUA-PPAS 2026. Rencananya, akan ada rapat koordinasi teknis (rakornis) khusus pariwisata agar hasil pembahasan bisa diakomodir dalam perencanaan anggaran.

“Karena apa pun program yang kita rencanakan semua membutuhkan pembiayaan. Kita berharap juga stakeholder dapat sama-sama mendukung sehingga pariwisata menjadi sektor unggulan dalam rangka peningkatan PAD,” tuturnya.

Baca juga:  PI 10 Persen Tak Kunjung Cair, Gubernur Papua Barat Desak Pemerintah Pusat Percepat Hak Migas Daerah

Amin menyebut penguatan sektor pariwisata juga untuk mengurangi ketergantungan Papua Barat pada dana transfer pusat. Dia menilai daerah punya potensi besar yang harus dioptimalkan.

“Daerah ini terlalu kaya. Jika apa yang telah diberikan Tuhan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, kita sendiri yang rugi,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

SMA Katolik Villanova Gelar SMAKVILL Cup, Wadah Bakat dan Sportivitas Pelajar...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – SMA Katolik Villanova Manokwari menggelar SMAKVILL Cup Basket 2026 sebagai wadah kompetisi dan pengembangan bakat olahraga pelajar di Manokwari, Papua Barat....

More like this

Alumni SMA Negeri 1 Manokwari Gelar Event Futsal, Jadi Wadah Silaturahmi Antarangkatan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Alumni SMA Negeri 1 Manokwari kembali menunjukkan kontribusinya bagi almamater dan...

Pemkab Manokwari Luncurkan Pendidikan Gratis, Siapkan Anggaran Rp46 Miliar

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari meluncurkan program pendidikan gratis dengan total alokasi anggaran lebih dari...

Monev MUI Pusat, MUI Papua Barat Optimistis Tingkatkan Peringkat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat bersiap mengikuti monitoring dan evaluasi...