28.4 C
Manokwari
Kamis, Oktober 16, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Matangkan Raperdasi Pariwisata, Masyarakat Adat Akan Terlibat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.id – DPR Papua Barat memastikan masyarakat adat akan dilibatkan dalam raperdasi rencana induk kepariwisataan (RIP). Keterlibatan ini disebut penting karena pengembangan pariwisata berada di wilayah mereka.

    “Masyarakat lokal pastinya akan dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan karena tempatnya adalah di wilayah mereka. Jadi secara tidak langsung masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat besar dari pengembangan kepariwisataan,” kata Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Amin Ngabalin usai memimpin rapat di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Rabu (1/10/2025).

    Baca juga:  Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat akan Gugat Balik Rico Sia

    Amin menjelaskan dalam raperdasi RIP terdapat pasal tambahan soal masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Menurutnya, aturan ini sekaligus bentuk keberpihakan agar manfaat pariwisata juga dirasakan langsung masyarakat lokal.

    Selain itu, Amin menegaskan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, DPR Papua Barat melibatkan 23 OPD untuk menyatukan pikiran dan memperkuat isi raperdasi sebelum disahkan.

    “Tetapi yang terpenting adalah pariwisata harus holistik, tidak bisa berdiri sendiri. Karenanya memerlukan kerja sama dan hari ini ada 23 OPD dalam menyatukan pikiran dan memboboti raperdasi agar dikemudian hari setelah disahkan impelemtasinya menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

    Baca juga:  Polri Tegaskan Bamusbama Kondusif, Masyarakat Diminta Beraktivitas Kembali  

    Dia menambahkan draf raperdasi ini akan dikonsultasikan ke Kemendagri sebelum masuk ke pembahasan KUA-PPAS 2026. Rencananya, akan ada rapat koordinasi teknis (rakornis) khusus pariwisata agar hasil pembahasan bisa diakomodir dalam perencanaan anggaran.

    “Karena apa pun program yang kita rencanakan semua membutuhkan pembiayaan. Kita berharap juga stakeholder dapat sama-sama mendukung sehingga pariwisata menjadi sektor unggulan dalam rangka peningkatan PAD,” tuturnya.

    Baca juga:  Ketua DPR Papua Barat Ungkap Gaji Dewan Masih Sama sejak Provinsi Dibentuk

    Amin menyebut penguatan sektor pariwisata juga untuk mengurangi ketergantungan Papua Barat pada dana transfer pusat. Dia menilai daerah punya potensi besar yang harus dioptimalkan.

    “Daerah ini terlalu kaya. Jika apa yang telah diberikan Tuhan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, kita sendiri yang rugi,” pungkasnya. (LP14/red)

    Latest articles

    Revisi RTRW Papua Barat Fokus Tata Batas Wilayah dan Pemberdayaan Adat

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044. Revisi ini difokuskan pada penataan batas wilayah dan...

    More like this

    Revisi RTRW Papua Barat Fokus Tata Batas Wilayah dan Pemberdayaan Adat

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah...

    Pemprov Papua Barat Percepat Revisi RTRW 2025-2044, Target Rampung 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah...

    Pidato Prabowo di PBB Dinilai Bikin Bangga: A Speech to Remember!

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menuai pujian...